Zona Berita

Dialog Antara Negara Imposible

JAYAPURA—Zona Damai : Untuk menyelesaikan masalah Papua perlu digelar perundingan internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Federasi Papua Barat (RFPB) sebagaimana pernyataan Presiden RFPB Forkorus Yoboisembut yang disampaikan Juru Bicara Sekretariat Nasional RFPB Jack Wanggai ketika menyampaikan pernyataan pers di Jayapura, Kamis (17/11) mendapat tanggapan dari Anggota DPD RI Drs Paulus Sumino di Jayapura, Sabtu (19/11).

Mantan Politisi Partai Golkar ini menegaskan, dialog eksternal yang melibatkan negara lain sulit diterima pemerintah pusat. “Tak mungin (imposible) kita lakukan dialog atas nama negara dengan negara,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, agenda mendesak yang perlu dilakukan adalah dialog internal yang melibatkan semua unsur di Papua termasuk TPN/OPM, tokoh tokoh Papua yang berada di luar negeri. Apalagi tokoh tokoh Papua di luar negeri adalah tokoh tokoh perorangan. “Mari kita lakukan yang bisa dulu adalah dialog antara orang Papua, dialog antara orang Papua dan pendatang yang ada di Papua, dialog pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dialog antara TPN/OPM dan TNI/Polri, dialog politisi TPN/OPM dan politisi yang ada di Papua dan Jakarta,” ujarnya.

Ditanya apakah pemerintah pusat telah menjadwalkan dialog tersebut, ungkapnya, pemerintah pusat belum memiliki agenda dialog karena masih harus disepakati apalagi dialog adalah suatu proses panjang.

“Format dialog juga harus menjadi kesepakatan dan dengan siapa dulu mana yang sudah bisa dulu, mana yang belum bisa tahapannya akan ada. Tak bisa secara keseluruhan,” ujarnya.

Dikatakannya, Farid Husein, Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu sudah tiba di Jayapura sebenarnya untuk melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus mencari formulasi dialog dan tokoh tokoh yang dianggap layak sebagai representasi atau perwakilan untuk memulai dialog masing masing orang Papua, orang pendatang yang ada di Papua, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TPN/OPM, TNI/Polri, politisi TPN/OPM, politisi yang ada di Papua dan Jakarta

Namun demikian, tukasnya, masalah krusial yang perlu dicegah adalah jangan melakukan tindakan kekerasan baik dari TPN/OPM maupun TNI/Polri. Apalagi ketika aksi demo jangan dihadapi dengan senjata. Pasalnya, kini adakah pemerintahan sipil dan tertib sipil termasuk di areal PT Freeport di Tembagapura, Kabupaten Mimia.

“Polisi menjaga saja tapi jangan masuk di lokasi pendemo agar menghindari benturan dan korban jiwa,” tandasnya. [ Bintang Papua ]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s