Zona Hukum

MK, Mana Tanggungjawabmu?

Oleh : Dr. Taqwaddin *)

Zona Damai : Dampak lahirnya Putusan MK 35/2010 membuat situasi sosio-politik Aceh kisruh. Ini tentu saja tidak diharapkan, dan alpa dipertimbangkan oleh para Hakim Konstitusi. Idealnya, setiap hakim, terlebih lagi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, harus mempertimbangkan efek sosial dari setiap putusan yang dihasilkannya. Maka, jika sudah begini, secara moral, MK harus bertanggungjawab pula mengakhiri kedisharmonisan ini dan mendamaikan para pemimpin Aceh.

Masalahnya lagi, klausul dalam konstitusi kita tegas dinyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Sehingga, mendiskusikan putusan tersebut hal yang tak terlalu relevan. Yang penting, ke depannya, mari kita petik pelajaran dan hikmah atas kurang tanggapnya merespon upaya pengujian UUPA pada masa itu.

Seingat saya, saat wacana untuk pengujian UUPA sedang dipersiapkan dan dimatangkan pada awal 2010, tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif Aceh. Bahkan, dengan sinis elit Aceh mencemoohkan, bahwa hal tersebut hanya perbuatan iseng dari pihak-pihak yang kurang kerjaan dan kurang perhatian.

Tampaknya benar demikian. Tetapi hasil perbuatan ‘iseng’ itu, telah menimbulkan problem serius dalam persoalan politik dan pemerintahan, yang berakibat pada disharmoninya antar elit. Tegasnya, retaknya hubungan antara gubernur dan elit DPRA.

Disharmoni tersebut, bisa jadi, disebabkan karena kurangnya intensitas komunikasi dan interaksi antara Gubernur dengan elit DPRA, terutama dari kalangan Partai Aceh. Akibatnya, persoalan yang pada mula kecil, lalu membesar menjadi permasalahan yang kisruh dan krusial.

Gubernur Aceh beberapa kali tidak memenuhi undangan DPRA, tetapi hanya diwakili oleh SKPA. Sebetulnya secara juridis hal ini tak masalah, karena Pemerintah Aceh menurut UUPA adalah Gubernur dan perangkat daerah Aceh (Ps 1 angka 6). Hanya saja dari sisi komunikasi politik, ini dapat dianggap sebagai kurang harmoni. Tetapi, jika kehadiran gubernur malah dapat semakin melebarkan kedisharmonisan, maka ketidakhadiran gubernur juga merupakan suatu alternatif solusi atau pilihan kebijakan.

Adanya beberapa unjuk rasa dan radikalisasi massa yang terjadi baru-baru ini semakin mempertegas betapa jurang pemisah antar elit makin jarak. Jika tidak ditangani dengan segera, bukan tidak mungkin, hal yang krusial itu melahirkan ikhwal kegentingan.

Berbeda dengan konflik masa lalu, yang sifatnya vertikal, yaitu antara pihak Aceh dengan Kerajaan Belanda yang ingin menjajah¸ atau antara pihak Aceh dengan pemerintah pusat dengan segala kebijakannya yang keras. Maka sekarang, Aceh sedang memasuki area konflik horizontal alias dawa sabee kedro-dro, yang berpotensi menimbulkan lagi karu Aceh. Lazimnya, penyelesaian konflik horizontal lebih rumit ketimbang menyelesaikan konflik vertikal. Karenanya, perlu dihindari dan segera antisipasi.

Dalam perspektif hukum, rakyat akan menjadi korban utama dalam berbagai konflik. Sederhananya begini. Dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan, diperlukan adanya keadilan, ketertiban dan keteraturan. Untuk itu maka diperlukan adanya hukum atau peraturan. Bagi negara kita, hukum utama adalah yang diproduksi oleh legislatif semata (an sich) ataupun legislatif bersama dengan eksekutif. Produknya adalah UUD, TAP MPR, UU, dan Perda/Qanun.

Derivasi atau turunan dari produk legislatif di atas adalah regulasi. Regulasi tersebut berupa: PERPU, PP, Perpres, Permen, Pergub, Perbup, Perwal, dan lain-lain. Regulasi merupakan produk sendiri dari eksekutif yang harus mengacu pada produk legislatif. Sehingga, apabila adanya disharmoni antara legislatif dan eksekutif, berakibat pada macetnya kegiatan pembentukan legislasi (qanun).

Kondisi ini menjadi alasan bagi mandeknya regulasi, yang berakibat pada semakin kurangnya tata aturan dalam penyelenggaraan kehidupan dan tata pemerintahan. Kurangnya aturan dapat menjadikan tata kehidupan yang kurang adil, kurang tertib, dan kurang teratur serta saling berbentur. Buktinya, misalnya, hingga saat ini, Aceh belum memiliki Qanun RTRW, Qanun RPJP, Qanun RPJM, dan lain-lain.

Dampaknya lainnya dari disharmoni tersebut, hemat saya, akan berpuncak dalam hal pengusulan, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan anggaran publik (APBA) yang dikukuhkan dengan Qanun Aceh. Khusus dalam hal pembentukan Qanun Aceh tentang APBA, usulannya mesti diajukan oleh eksekutif. Kemudian baru dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Adanya disharmoni legislatif – eksekutif dapat mengakibatkan “enggannya” pembahasan dan berpotensi sulitnya tercapai persetujuan bersama. Jika hal ini terjadi pada tahun depan. Siapa korbanya dan bagaimana solusinya ?

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa trend kebutuhan anggaran untuk peneyelengaraan pemerintahan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga, APBA tahun 2012 idealnya lebih tinggi dari tahun 2011. Tidak itu saja. Pengalaman buruk keterlambatan pengesahan APBA tahun ini, mengakibatkan apuh apah-nya manajemen proyek yang berkonsekuensi pada rendahnya kualitas pembangunan. Apakah hal seperti ini perlu dibiarkan berlanjut, atau stop. Belum nyata disharmoni saja telah mengakibatkan begitu terlambatnya pengesahan APBA, konon lagi jika terjadi disharmoni yang akut. Bisa gawat pengesahan APBA 2012. Bisa macet pembangunan Aceh. Semoga tidak. Semoga teori ini tak berwujud dalam tataran empirik.

Memprediksi berbagai potensi kemudharatan yang bakal terjadi yang disebabkan disharmoni elit. Maka sudah seharusnyalah, kita memikirkan berbagai alternatif solusi untuk mengakhiri kebuntuan keharmonisan ini. Apakah untuk mengakrabkan lagi para pimpinan Aceh, harus mengundang pihak luar sebagai mediasi, atau bisa kita selesaikan sendiri sesama kita sesuai adat dan kultur keacehan.

Haruskah pihak asing (luar NKRI) ikut terlibat lagi dalam permasalahan ini. Sudah kemanakah makna peran ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keistimewaan Aceh. Tidak adakah inisiasi dari para ulama, akademisi, tokoh adat, atau tokoh masyarakat Aceh yang merasa bertanggungjawab untuk mengakhiri kisruh ini. Usul saya, dalam waktu yang tak terlalu lama, mesti ada yang menginisiasi pertemuan untuk keharmonisan bersama. Kemanakah FORBES, DPD, Akademisi, dan MPU Aceh?

Pada level nasional, hingga saat ini, belum ada “arahan” apapun untuk Aceh dari presiden. Bolak balik Dirjen Otda berkunjung ke Aceh. Begitu pula, bolak balik elit Aceh bertandang ke Jakarta. Tetapi hasilnya, tidak jelas, tidak tegas, dan tidak instruksional. Kayaknya, kita tak bisa berharap banyak bahwa pimpinan nasional berkenan berupaya mengakhiri disharmoni ini.

Karena kisruh ini bermula dari ranah judisial akibat dari Putusan MK. Maka, secara moral, MK harus bertanggungjawab pula untuk mengakhiri kedisharmonisan ini, dan mendamaikan para pemimpin Aceh. Kau yang memulai, Kau lah yang mengakhiri. Begitu syair sebuah lagu. MK, berikan solusimu. Bagaimana caranya? Hakim MK lebih tahu dari saya. Lakukanlah untuk kami, lebih cepat lebih baik… [ Atjeh Post ]

*) Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s