Zona Politik

Pilkada dalam Pasungan Elite dan Polemik Regulasi

Zona Damai :”Pemilihan umum telah jadi representasi komedi absurd, yang memalukan.”

Kalimat terkenal peraih Nobel Perdamaian Jose Saramago itu mungkin tepat untuk menggambarkan ketidakpastian politik di Aceh terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah di provinsi tersebut saat ini. Tahapan pilkada terpasung pada pusaran pertentangan antara penundaan dan tepat waktu. Para elite lokal disibukkan dengan manuver politik pilkada daripada menyejahterakan rakyat. Pilkada pun menjelma bak pentas drama antarelite berbalut polemik regulasi tak berujung.

Banda Aceh, Selasa, 28 Juni 2011. Sekitar pukul 09.00, ribuan orang tampak memadati Jalan Daud Beureueh, jalan protokol di kota itu. Tua, muda, perempuan, dan beberapa di antaranya tampak anak-anak. Sebagian mereka memakai atribut Partai Aceh.

Tak begitu jelas siapa yang mengomando, setengah jam berselang, mereka berhimpun di depan Gedung DPR Aceh. Sejumlah pemuda tampak membawa bendera dengan lambang segitiga warna merah bertuliskan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA). “Selamatkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), Selamatkan MOU Helsinki, Tolak Calon Independen.” Demikian teriakan-teriakan yang terdengar dari kerumunan itu.

Di ruang utama paripurna gedung tersebut, 67 anggota DPR Aceh sedang terlibat perdebatan sengit mengenai pengesahan Rancangan Qanun Pilkada Aceh yang baru. Rancangan qanun yang diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pilkada kedua di Aceh secara serentak sejak masa damai bergulir.

Selang tiga jam kemudian, perdebatan disahkan-tidaknya raqanun berujung pada voting. Pasalnya, terjadi ketidaksepakatan mengenai dimasukkannya calon perseorangan ke dalam raqanun pilkada. Walhasil, 40 anggota DPR Aceh menyatakan tidak setuju dengan calon perseorangan, dan 27 orang dinyatakan abstain. Dari 40 orang tersebut, 33 di antaranya dari Fraksi Partai Aceh, fraksi yang sejak awal menentang putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut Pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sehingga memungkinkan masukanya calon perseorangan dalam Partai Aceh.

Keputusan itu disambut bergemuruh oleh massa yang berunjuk rasa sejak pagi di depan gedung. “Hidup MOU Helsinki, Hidup UUPA,” teriak mereka.

Pengesahan Raqanun Pilkada Aceh di legislatif itu rupanya bukan akhir dari problem regulasi Pilkada Aceh. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang berniat maju sebagai kandidat calon gubernur di Pilkada 2011, tak menyetujui raqanun itu. Di atas kap mobil mewahnya, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menandatangani berita acara pengembalian raqanun ke DPR Aceh.

Di pihak lain, penolakan Irwandi menyetujui raqanun pilkada itu mengundang reaksi keras DPR Aceh. Legislatif menolak jadwal tahapan Pilkada Aceh yang dibuat KIP Aceh. Mereka juga mengancam mengganti para anggota KIP Aceh dengan membentuk Panitia Khusus KIP serta menolak memilih anggota Panitia Pengawas Pilkada.

Perdebatan keras terjadi antara legislatif, eksekutif, KIP Aceh, dan Partai Aceh terkait Pilkada Aceh 2011. Sejumlah insiden kekerasan bersenjata, seperti penembakan mantan pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) Bireuen Saiful Cage, kian memanaskan suasana. Sejumlah organisasi sipil pun terseret arus perdebatan tersebut. Arus perdebatan mengerucut kepada penundaan pilkada dan pilkada tepat waktu.

Untuk mengatasi kisruh pilkada itu, Menteri Dalam Negeri mempertemukan para elite politik Aceh dan KIP Aceh di Jakarta pada awal Agustus. Dari pertemuan tersebut disepakati perlunya masa tenang (cooling down) antara semua pihak di Aceh antara 5 Agustus dan 5 September 2011.

“Setelah masa cooling down nanti, semua pihak diharapkan dapat membicarakan kembali raqanun pilkada ini dengan jernih, termasuk bisa tidaknya calon perseorangan diakomodasi dalam qanun yang baru,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam sebuah kunjungannya ke Banda Aceh pada awal Agustus 2011.

Namun, harapan tinggal harapan. Setelah masa tenang usai, kesepakatan baru antara DPR Aceh, KIP Aceh, dan Gubernur Aceh tak tercapai. DPR Aceh menolak membahas kembali raqanun pilkada.

Penolakan itu membuat pupus harapan adanya qanun baru dalam pilkada Aceh. Namun, KIP Aceh tak patah arang. Dengan payung hukum qanun lama, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2006, mereka tetap melanjutkan tahapan pilkada. Bahkan, tanggal 26 September lalu mereka menetapkan jadwal baru pilkada, yaitu 24 Desember 2011.

Suasana pun kembali memanas. DPR Aceh, KIP Aceh, dan Gubernur Aceh pun kembali bertemu di Kementerian Dalam Negeri. Namun, tak ada kesepakatan yang dicapai. DPR Aceh bersama Partai Aceh tetap ngotot Pilkada ditunda. Di pihak lain, Gubernur Aceh dan KIP Aceh menginginkan pilkada sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pada saat bersamaan, pendaftaran pasangan calon dimulai serentak sejak 1 Oktober sampai 7 Oktober 2011.

Partai Aceh pun bereaksi keras. Pada hari terakhir pendaftaran, mereka menyatakan tak mendaftarkan pasangan calonnya ke dalam pilkada. Mereka beralasan, pilkada yang diselenggarakan KIP Aceh bertentangan UUPA. “Perhatian utama kami untuk saat ini bukanlah soal pergantian kepemimpinan atau perebutan kekuasaan di Aceh. Perhatian utama kami adalah penyelamatan UUPA sebagai wujud perjuangan rakyat Aceh selama 35 tahun,” ujar Ketua Partai Aceh Muzzakir Manaf.

Tahapan pilkada di Aceh pun berlanjut tanpa kehadiran satu pun pasangan calon dari Partai Aceh. Sebanyak 260 pasangan mendaftar sebagai calon kepala daerah di 16 kabupaten dan kota serta provinsi di Aceh.

Di pihak lain, DPR Aceh yang kecewa bermanuver dengan mengusulkan pencopotan lima anggota KIP Aceh. Mereka juga melaporkan KIP Aceh ke kepolisian dan kejaksaan terkait penggunaan anggaran pilkada. Di tingkat akar rumput, aksi unjuk rasa besar-besaran pun terjadi. Ini seperti di Pidie sepekan silam, di mana ribuan orang dikoordinasikan oleh KMPA berunjuk rasa mendesak penundaan pilkada Aceh.

Suasana kekerasan massa pun dikhawatirkan terjadi. Demikian pula dengan kekhawatiran bakal mandeknya roda pemerintahan di Aceh. Sejumlah pihak menyerukan agar Presiden segera turun tangan mengatasi persoalan ini.

Konflik regulasi

Tak dapat dimungkiri, aras persoalan polemik pilkada di Aceh adalah amar putusan MK yang mencabut Pasal 256 UUPA tanggal 28 Desember 2010. Bunyi pasal itu adalah ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota sebagaimana Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan.

Dengan putusan MK tersebut, calon perseorangan yang semula berdasarkan UUPA hanya berlaku sekali, yaitu dalam pilkada pertama tahun 2006, dimungkinkan ikut serta dalam pilkada selanjutnya di Aceh.

Partai Aceh yang sejak Februari 2011 sudah menetapkan Zaini Abdullah dan Muzzakir Manaf sebagai bakal pasangan calon menolak putusan MK tersebut. Di pihak lain, Irwandi Yusuf, petahana, yang tak dicalonkan oleh Partai Aceh, partai tempatnya bernaung, memilih memanfaatkan jalur perseorangan yang dimungkinkan lewat putusan MK tersebut. Spekulasi pun bermunculan. Penolakan Partai Aceh terhadap putusan MK karena kekhawatiran akan kalah bersaing dengan Irwandi Yusuf dalam pilkada.

Dalam sejumlah kesempatan, kubu Partai Aceh menolak keras spekulasi tersebut. Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, penolakan partainya akan putusan MK karena sejumlah alasan hukum. Pertama, putusan MK yang mencabut Pasal 256 UUPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b, Ayat (1), negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

“Aceh ini mempunyai pemerintahan bersifat khusus. Maka, sudah sewajarnya di dalam pengaturannya juga bersifat khusus, tidak harus sama dengan provinsi lainnya, termasuk mengenai ketentuan calon perseorangan,” kata dia.

Razi juga mengatakan, putusan MK bertentangan dengan Pasal 269 Ayat (3) yang mengatur bahwa setiap perubahan atas UUPA terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapatkan pertimbangan DPR Aceh. Namun, hal itu tak dilaksanakan MK. Partai Aceh juga memandang putusan MK belum mengikat secara hukum karena baru sebatas berita negara sehingga belum menjadi hukum positif.

Muzzakir menilai ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk mengurangi kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA. Upaya itu dilakukan dengan cara membenturkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mekanisme Mahkamah Konstitusi dengan UUPA untuk secara perlahan mengutak-atik kewenangan yang dimiliki Aceh tanpa persetujuan dari DPR Aceh.

Sikap Partai Aceh tersebut selaras dengan DPR Aceh yang sebagian besar kursinya dikuasai Partai Aceh. Mereka dengan segala cara membendung upaya KIP Aceh yang melanjutkan tahapan pilkada Aceh dengan mengakomodasi putusan MK tersebut. Mereka mempertanyakan putusan KIP Aceh yang tak mengonsultasikan penatapan jadwal pilkada, serta melaporkan perkembangannya. KIP Aceh juga dianggap tak menghargai kekhususan Aceh seperti diatur dalam UUPA, serta lebih condong sebagai bawahan KPU.

Anggota KIP Aceh, Zainal Abidin, mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, tak ada alasan untuk tak dilaksanakan. Mengenai payung hukum pilkada Aceh, KIP Aceh tetap berpatok pada Qanun 7 Tahun 2006 selama belum ada qanun baru sebagai penggantinya.

“Secara hierarkis, kami di bawah KPU pusat. Jadi, memang sudah semestinya kami berkonsultasi dengan KPU dan melapor,” kata Zainal.

Kekecewaan

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda, Aceh Saifuddin Bantasyam, menilai, polemik pilkada Aceh saat ini sesungguhnya proses akumulasi berbagai keadaan pada era pascakonflik di Aceh. Ada kekecewaan elite-elite politik lokal dan kelompok-kelompok sipil kepada pemerintah pusat yang kurang memandang persoalan Aceh pascakonflik sebagai hal urgen dan cenderung menunda penyelesaian.

Ketidakjelasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pengadilan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta berbagai peraturan pemerintah terkait rekonsiliasi di Aceh hingga saat ini menjadi bagian dari proses akumulasi kekecewaan.

Kekecewaan ini lalu diterjemahkan dengan cara berbeda, khususnya oleh Partai Aceh. Ditambah lagi dengan perkembangan politik pilkada akhir-akhir ini. Mereka menjadi khawatir dengan komitmen pemerintah pusat terhadap UUPA. Mereka khawatir UUPA diubah, kata dia.

Kekhawatiran itu pun melampaui persoalan judicial review oleh MK yang sebenarnya secara perspektif hukum semestinya dapat diselesaikan. “Saya melihat pemerintah pusat semestinya bertanggung jawab dalam hal ini. Yang harus disadari pemerintah pusat adalah ini daerah pos konflik. Tapi mereka seperti tak menyadari hal itu semua,” kata dia.

Elitisme

Konflik sesungguhnya masih belum lekang dalam ingatan kolektif maupun individu warga Aceh. Puluhan tahun mereka terjebak dalam rentetan tragedi yang merenggut nyawa, rasa aman dan nyaman mereka.

Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka telah memungkinkan terbukanya ruang dan masa damai baru yang saat ini dapat mereka nikmati.

Namun, seperti halnya logika demokrasi liberal di banyak negara, demokratisasi di Aceh paskakonflik juga menemukan tantangan klasiknya, yaitu terkaitt dengan tersanderanya kepentingan publik dalam dominasi politik elit-elit tertentu. Demokrasi pun menjadi bersifat elitis.

Meskipun prosedur demokrasi sudah dilaksanakan misalnya dengan adanya partai lokal dan syariat Islam, secara substantif gagal. Yang terjadi justru transaksi elit.

Berlarutnya pengesahan Rancangan APBD Aceh dan Qanun Pilkada Aceh, yang belakangan memicu konflik politik elit adalah contoh adanya traksaksi elitis. Tarik ulur kepentingan politik terkait ketentuan MK yang memperbolehkan calon independen menjadi bukti lainnya betapa elit politiklah episentrum turbulensi konflik.

“Konflik elit itu dapat berkembang menjadi kekacauan politik jika ada provokasi dan mobilisasi ke tingkat akar rumput,” kata Saifuddin.

Elitisme memunculkan efek samping yang kian menggerakkan kekecewaan elemen-elemen masyarakat lain seperti maraknya kasus korupsi di masa pasca-konflik, dan budaya nepotisme. Hal itu ditambah lagi dengan gap politik yang kian menguat antara partai politik lokal dominan dengan elemen demokrasi lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, pers, dan ulama. Ini kian menyulitkan terjadinya konsolidasi. [Kompas.com ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s