Zona Editorial

Konflik Elit Pilkada Aceh

Oleh : Nasrulzaman *)
Zona Damai : Banyak tokoh politik di Aceh menyebutkan potensi konflik Pilkada bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen yang dibolehkan maju dalam pilkada Aceh 2011 mendatang. Padahal, jika dilihat dari riwayatnya, maka asumsi tersebut termentahkan dengan sendirinya, karena keputusan MK baru dikeluarkan pada 30 Desember 2010, sementara sebelum diputuskan, tidak terlihat penolakan, termasuk penolakan oleh Partai Aceh dan DPR Aceh sendiri.

Penolakan baru muncul setelah ada keputusan MK, yaitu pada demonstrasi Komite Mahasiswa Peduli Aceh (KMPA) yang menolak calon independen pada 28 Juni 2011 dan esoknya keluar keputusan DPR Aceh (PA) tentang persetujuannya terhadap tuntutan tersebut. Kedua hal itu menggambarkan ada jeda yang hampir enam bulan lamanya, dan baru kemudian muncul penolakan calon independen. Ada apa sebenarnya?

Potensi konflik elit di Aceh pun mulai bertambah besar, setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang pada Pilkada 2006 diusung oleh Tokoh dan Massa PA, menyatakan maju kembali kembali sebagai kandidat Gubernur Aceh 2012-2017 mendatang dari jalur independen setelah mendaftarkan diri kembali kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Sabtu (1/10) lalu. Kemudian, Beberapa aksi dan reaksi terjadi seperti pemanggilan KIP dan pembentukan Pansus Pilkada DPRA Agustus-September 2011.

Dan tampaknya, kemelut politik pemilihan kepala daerah Bupati/Walikota dan Gubernur di Aceh akan terus berlanjut ke konflik horizontal. Hal itu terlihat dari beberapa pihak yang berlindung dibalik UUPA yang terus menyuarakan penuundaan pilkada dengan alasan keberatan atas terjadinya perubahan UU Pemerintahan Aceh, padahal menuntut penundaaan pilkada dengan menuntut tidak dirubahnya UUPA adalah dua substansi yang berbeda dan pada saat yang berbeda pula.

Beberapa dengan aksi yang diyakini bukanlah aksi spontanitas namun terorganisir adalah demonstrasi permintaan penundaan pilkada di Pidie tanggal 20 oktober, Aceh Timur 27 Oktober dan di Aceh Utara 31 Oktober 2011.

Sayangnya masyarakat bahkan beberapa tokoh ikut menyamaratakan tujuan yang berbeda pada waktu yang bersamaan sehingga memunculkan potensi konflik antara masyarakat itu sendiri. Seharusnya penolakan perubahan UU PA yang memberi kesempatan calon independen itu ada pada masa-masa sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya atau sebelum 30 Desember 2010 yang lalu bukan setelah Komite Independen Pemilihan Aceh menetapkan jadual penyelenggaran Pilkada di Aceh.

Kalau sekarang kemudian kelompok masyarakat dan elit Aceh berjuang untuk menolak Pilkada adalah sesuatu yang lucu ibarat mengharapkan bubur menjadi nasi kembali dan akan menjadi sangat jahat dan zalim kalau sampai berniat melakukan benturan antar kelompok masyarakat agar syarat penundaan pilkada tercapai.

Disinilah sebenarnya peran Gubernur dan DPR Aceh beserta Bupati/Walikota dan DPRK menunjukkan kebesaran jiwanya dan sifat kenegarawanannya dengan ada yanag mengalah dan mengembalikan segala proses pilkada sesuai aturan dan regulasi yang ada saat ini di Indonesia dengan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian pasca pilkada 2011 bersama Gubernur terpilih semua komponen kekauatan Aceh duduk kembali untuk memikirkan ulang langkah apa yang perlu diambil dalam mengembalikan pasal UU PA yang telah di anulir Mahkamah Konstitusi tersebut.[ Atjeh Post ]
*) Nasrulzaman, adalah Inisiator Pembangunan Kawasan Tengah Tenggara Pedalaman Aceh, dan Mahasiswa S2 di Solo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s