Zona Politik

Legalitas Produk DPRA Meragukan

Zona Damai : Dalam beberapa bulan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sibuk mempersoalkan regulasi tahapan Pemilukada yang dijalankan Komisi Independen Pemilihan Aceh, serta soal keabsahan calon independen maju dalam Pemilukada Aceh pasca disetujuinya judicial review pasal 256 UUPA oleh Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK itu ditentang habis-habisan oleh DPRA yang mayoritas anggotanya berasal dari Partai Aceh (PA). Buntutnya, DPRA menolak membahas ulang aturan hukum (qanun) sebagai kerangka dasar pelaksanaan Pemilukada di Aceh karena di dalam mengakomodir calon independen. Dan, hingga sekarang pun mereka belum mengakui legalitas tahapan Pemilukada yang dijalankan KIP Aceh.

Melihat sikap DPRA tersebut, boleh dikatakan mereka seperti panyet culot. Mereka terus mencari-cari kekurangan orang lain tanpa mau bercermin atas kekurangan yang dimilikinya. Padahal, kalau rakyat mempersoalkan, produk yang dihasilkan oleh DPRA juga patut diragukan legalitasnya. Hingga saat ini kepemimpinan DPRA masih pincang. Mereka belum memiliki alat kelengkapan dewan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan amanah UU No.27/2009 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No.16/2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPR/DPRD disebutkan lembaga itu harus memiliki alat kelengkapan dewan. Salah satunya, untuk DPRD Provinsi yang memiliki anggota 45-48 orang harus memiliki satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Tapi, nyatanya DPRA yang memiliki anggota 66 orang hingga kini hanya memiliki satu ketua dan dua wakil ketua.

Mereka berdalih bahwa pengangkatan wakil ketua III harus mengacu UUPA. Ini aneh, karena tiga pimpinan DPRA sekarang diangkat berdasarkan UU No.27/2009 (bukan berdasarkan UUPA). Semestinya wakil ketua III DPRA yang masih kosong itu juga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari paket pengangkatan pimpinan dewan yang sudah ada dan diatur UU No.27/2009. Apalagi, mekanisme penentuan dan pengangkatan pimpinan DPRA tidak diatur khusus dalam UUPA.

Akibat tarik-tolak kepentingan dalam penempatan wakil ketua III ini, jadilah kepemimpinan DPRA sekarang pincang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa produk hukum yang dihasilkan DPRA selama ini dianggap meragukan (kalau tidak mau disebut cacat) karena proses pengesahannya tanpa kesempurnaan unsur pimpinan DPRA sebagai alat kelengkapan dewan yang diatur dalam undang-undang.

Kasus ini sebenarnya patut kita persoalkan demi terjaminnya keabsahan kebijakan, tugas, dan fungsi yang dijalankan DPRA. Namun, DPRA sendiri tidak menyadari hal itu. Filosofi panyet culot sulit mereka hilangkan. Boleh jadi, ini juga perilaku umum masyarakat kita yang sulit bercermin dan introspeksi diri. [ Harian Aceh ]

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s