Zona Humaniora

Politik Aceh di Mata Kaum Muda Aceh

Zona Damai : Azhari Aiyub, adalah sosok generasi muda Aceh yang memiliki prestasi segudang. Anak muda kelahiran 5 Oktober 1981 sudah meraih berbagai penghargaan. Dialah cerpenis terbaik se-Aceh pada 1999, versi Taman Budaya Aceh. Kemudian pada 2003, juga meraih penghargaan sebagai cerpenis terbaik se-Indonesia, versi Departeman Pendidikan Nasional, lewat puisinya ‘Dibalut Lumut’. Selain itu, puluhan cerpen, esai dan puisinya termuat di berbagai media lokal dan nasional di Indonesia.Saat ini,ia aktif di Komunitas Tikar Pandan, perkumpulan yang ia dirikan bersama beberapa temannya. Komunitas itu aktif menerbitkan jurnal kebudayaan Aceh dan mengkampanyekan kebudayaan dan sastra Aceh. Lewat karya-karyanya dia berusaha menggugah, menyadarkan, mengkritik, membangun, membuka jalan bagi kehidupan Aceh yang bermartabat ke depan. Inilah pendapatnya tentang perkembangan situasi politik Aceh saat ini :

Bagaimana Anda melihat perkembangan politik di Aceh, apa yang anda bisa cerna dari sini?

Setelah PA menolak ikut Pemilu politik di Aceh masih punya daya tarik, karena memberikan peluang bagi banyak orang untuk menguras emosi dan perasaan mereka. Ini juga membantah kesan, bahwa selama lima tahun terakhir ini gelanggang politik praktis di Aceh terbatas pada sebagian kecil para pemain atau mereka yang berada di sekeliling para pemain. Apa yang kita kenal sebagai golongan profesional dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah jelas dan cenderung membosankan.

Massa sudah lama tidak melihat lagi politik sebagai liga sepak bola, melainkan permainan rolet yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang yang bertaruh untuk diri mereka sendiri. Tidak ada fanatisme, kecuali mobilisasi. Saya ingin sekali meyakinkan diri sendiri bahwa PA menolak ikut Pilkada karena benar-benar ingin membela prinsip mereka, dan bukannya karena telah lepas kendali.

Dari segi kebudayaan, bisakah Anda menjelaskan soal politik Aceh, adakah yang berubah pada budaya berpolitik orang Aceh, bisakah dijelaskan dari sudut kebudayaan?

Hal itulah yang ingin saya tekankan pada pernyataan terakhir di atas, sebab sulit untuk mengatakan ada yang berubah dengan politik di Aceh, kecuali semakin bergerak ke arah oligarki. Elite-elite politik yang menguasai partai, parlemen, dan eksekutif berperilaku layaknya manajer perusahaan keluarga. Kita tidak menemukan satu proposal pun sejauh itu menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tidak ada program-program politik yang pantas diadu serta diperdebatkan di mana kemudian rakyat memilih satu yang terbaik lantas menguji pelaksanannya untuk lima tahun mendatang.

Politik oligarki seperti ini jelas tidak perlu visi apa pun kecuali citra yang bagus dan sedikit keberuntungan. Di samping mereka sibuk mengatur keseimbangan distribusi baik itu kekuasaan politik maupun aset dan modal ekonomi di kalangan mereka sendiri yang terbatas. Politik tentu saja berpeluang mengubah apa yang anda sebut di atas sebagai kebudayaan. Begitu juga sebaliknya, politik memperbaiki atau justru merusak dimensi-dimensi tertentu dari kebudayaan.

Lalu pertarungan politik yang membuat PA kemudian tak jadi mendaftar, Anda melihatnya bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya?

Awalnya saya pikir itu cuma trik PA, untuk mengulur waktu pertarungan. Mereka sepertinya kerepotan dengan konsolidasi lawan yang memang terlihat begitu agresif sejak awal. PA menggunakan kekuatan mereka di parlemen untuk menggertak lawan, sekaligus untuk memperkuat konsolidasi mereka di bawah.

Pada titik ini, pertarungan pra pemilu seperti ini, saya kira sebuah pemanasan yang bagus, seperti yang telah saya katakan di awal begitu menguras emosi dan perasaan para penonton. Dan hal ini lazim dalam praktik politik praktis di mana pun. Tapi ternyata bacaan kita salah. PA benar-benar melakukannya.

Sebuah perilaku tentu terpancarkan pada hasil akhirnya, bagaimana Anda melihat di Partai Aceh ini?

Dengan harga yang sangat mahal – karena mereka menolak ikut Pemilu – PA telah memenangkan sisi moral dari pertarungan ini, sesuatu yang langka dalam dunia politik praktis yang terkenal tidak bisa dipercaya, konsisten pada janji yang mereka ucapkan. Walaupun di sisi lain hal ini terdengar polos.

Maksud saya, tidak semua orang mampu menahan nafsu politik sejenis ini, apalagi bila yang melakukannya adalah pihak-pihak yang punya peluang besar untuk menang. Para pendukung PA mungkin akan menyesal calon mereka tidak ikut bertarung, mereka akan kehilangan banyak hal selama lima tahun mendatang dan itu panjang.

Dengan tidak ikutnya PA dalam Pemilu ini, saya pikir selain bahwa politik selama ini telah disederhanakan semata-mata bertujuan untuk merebut kekuasaan sekaligus mempertahankannya, ternyata politik juga punya ambisi untuk memperjuangkan sesuatu yang bukan omong kosong yaitu prinsip.

Bagaimana pula tentang koalisi antar partai lokal dan partai nasional itu?

Secara umum situasi politik di Indonesia pasca reformasi dibangun di atas kompromi antar partai politik yang mengacu kepada kepentingan apa yang bisa diraih bersama, bukan oleh program maupun kecenderungan ideologi. Dan tidak ada satu kesepakatan yang baku dengan partai mana saja yang boleh berkoalisi atau tidak.

Di satu daerah partai A dengan partai B adalah sekutu, sementara di daerah lain mereka adalah seteru. Bisa berubah kapan saja, tergantung negosiasi yang dibangun. Pada akhirnya adalah kepentingan yang menentukan.

Untuk Aceh saya kira situasi serupa juga terjadi sehingga ada perubahan dalam hitungan jam tentang koalisi tersebut. Siapa yang mendaftar dan tidak mendaftar pada detik-detik terakhir, siapa yang setia pada koalisi dan tidak, menjawab bagaimana komunikasi dan negosiasi politik dibangun oleh partai-partai tersebut.

Bisa Anda melihat hal lain dari persoalan politik di Aceh? Adakah ketegangan ini antar daerah dan jakarta, atau malah ini persoalan internal saja?

Kecuali persoalan calon independen yang ditolak oleh PA, saya sulit untuk melihat bahwa masih ada persoalan antara Aceh dan Jakarta. Bahkan bila ada upaya-upaya untuk mengarahkan hal tersebut kepada cara pandang seperti itu. Setuju atau tidak setuju calon Independen adalah persoalan di antara kekuatan-kekuatan politik di Aceh.

Bagaimana menjelaskan sebuah kebudayaan dalam tubuh partai politik?

Sebagai suatu konsepsi yang abstrak pertanyaan ini tidak bisa dihubungkan begitu saja, kecuali jika pertama-tama kalau kita setuju bahwa kebudayaan di sini dibatasi pengertiannya sebagai suatu suatu pola. Kalau berhasrat hidup sehat, sementara anda hidup dengan pola yang tidak sehat, maka anda harus memperbaiki pola hidup anda. Anda harus membatasi rokok, dan mengatur kadar racun dalam makanan anda, begitu seterusnya.

Apakah partai politik sehat? Apakah partai politik adalah alat untuk mengubah/ memperbaiki keadaan? Atau partai politik merupakan alat bagi sebagian orang untuk mencapai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Anda tinggal melihat polanya. Pertanyaan seperti ini juga dapat ditujukan kepada penyokong Calon Independen.

Banyak orang memuji sikap PA tidak mendaftar Pilkada sebagai tindakan konsistensi politik atas penentangan PA terhadap keputusan MK. Bagaimana menurut anda?

Akhirnya harus dilihat seperti itu. PA harus membayar ketidakhadiran mereka dalam Pilkada dengan terus-menerus menekankan aspek moral ini, meyakinkan para pendukung mereka bahwa ada hal lain yang lebih penting di samping merebut kekuasaan, tentu bila mereka tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi.

Orang Aceh selalu menghormati sisi heroisme dan keberanian dalam sebuah pertarungan. Orang-orang miskin dan melarat di Aceh kembali punya bayangan seperti ketika PA masih sebagai gerakan bersenjata – GAM. Dan bayangan itu dalam hemat sempat pudar sejak lima tahun terakhir.

Apa rugi dan laba bagi PA jika mereka tidak ikut Pilkada?

Saya kira pertanyaan yang lebih tepat adalah apa kerugian PA jika tidak ikut Pilkada, karena saya tidak melihat ada keuntungan dari keputusan ini bagi PA dalam konteks PA sebagai partai politik, dan bukan lagi sebagai Gerakan Politik sebagaimana watak mereka sebelumnya. Bukankah pada perundingan terakhir – juga pada saat memberi nama partai – mereka bersedia menurunkan sejumlah tuntutan?

Sebagai partai politik yang memenangkan pemilu legislatif 2009, PA adalah kekuatan yang dominan dari segi kuantitas pengambil keputusan di parlemen Aceh saat ini. Tetapi semua orang tahu bahwa tanpa representasi di eksekutif apa pun gagasan yang menjadi agenda partai akan mengalami hambatan dalam realisasi, konon lagi yang merebut posisi itu nantinya adalah pesaing politik yang secara prinsip jelas-jelas berseberangan dengan PA.

Keputusan tidak ikut Pilkada yang diumumkan oleh PA akan menyebabkan tidak akan ada representasi pemenang pemilu legislatif tersebut di level eksekutif 17 kabupaten/kota plus provinsi di Aceh untuk lima tahun mendatang. Tanpa representasi di eksekutif maka sulit bagi PA untuk kembali berjaya di pemilu 2014.

Selanjutnya, investasi politik yang disemai selama ini saya kira juga mahal sekali, baik materi maupun energi, dan itu tiba-tiba menguap begitu saja dengan keputusan tidak ikut Pilkada. Dari sudut pandang moral seperti saya katakan di atas, mungkin ini harga sebuah prinsip yang harus dibayar mahal, tapi sekali lagi PA kini adalah partai politik dan keputusan tersebut mungkin bukanlah sebuah keputusan yang populer bagi sebagian masyarakat Aceh yang berharap kandidat dari PA juga bisa merebut posisi kepala pemerintahan di Aceh.

Kalaupun ada laba dalam tanda kutip yang bisa diraih dari ketidakikutsertaan dalam Pilkada kali ini adalah adanya konsolidasi secara internal di tubuh PA sendiri dan melihat kondisi ini dalam sebagai otokritik atas kegagalan PA membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, baik dengan pusat maupun dengan koalisi antar partai, dalam meng-goal-kan bola politik yang disodorkan PA.

Sebagai sebuah perilaku budaya konsistensi dan pragmatisme adalah hal yang saling bertolak belakang. Bagaimana seharusnya PA bersikap dalam hal mendaftar atau tidak mendaftar tersebut?

Pengalaman tidak mengajarkan saya menemukan adanya budaya konsistensi dalam politik praktis, kecuali bagaimana partai politik melakukan satu kalkulasi untuk melihat dampak dari sebuah sikap atau keputusan. Saya bisa memahami bagaimana mengukur atau menjelaskan harga moral dan prinsip bagi sebuah gerakan politik tapi tidak untuk sebuah partai politik. Jika PA mendefinisikan dirinya sebagai partai politik maka pasti mereka sadar ada hitungan matematis untuk lima tahun ke depan akibat tidak ikutnya mereka dalam Pilkada.

Pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya PA kini mendefinisikan dirinya? Partai Politik atau Gerakan Politik? Sikap PA yang terakhir saya lihat sebagai sikap dari sebuah Gerakan Politik. Secara pribadi saya menghormati sebuah keputusan yang dibangun berdasarkan prinsip namun saya juga punya harapan PA bisa bertarung secara fair dalam Pilkada, soal menang atau kalah itulah jawaban yang akan diberikan oleh rakyat Aceh.

Bagaimana anda melihat fenomena kisruh regulasi Pilkada Aceh, apa yang terjadi sebenarnya?

Ini bukan kejadian luar biasa. Sengketa seperti ini dapat terjadi di mana pun. Apa yang membuat di Aceh kemudian seolah-olah istimewa, karena kita jarang sekali menggunakan mekanisme yang disediakan demokrasi untuk menyelesaikan sengketa seperti ini.

Sebagai prilaku politik, apa yang menarik dari kisruh regulasi Pilkada?

Pilkada dan Calon Independen adalah salah satu produk demokrasi, dan dalam watak dan praktiknya seperti di Indonesia cenderung bersifat liberal. Kita tidak perlu kaget ketika tiba-tiba seorang pencuri menjadi walikota, dan wakil anda di parlemen adalah pendukung genosida. Di sisi lain demokrasi juga menyediakan kemungkinan untuk mencegah orang-orang dengan reputasi tersebut menjadi pemimpin, tapi peluang tersebut semakin sedikit digunakan.

Kalau anda percaya pada demokrasi, dalam batas-batas tertentu saluran itu dapat diarahkan ke mana pun. Demokrasi adalah juri yang seolah-olah netral bagi keinginan dan hasrat politik baik itu individu maupun kelompok yang saling bertentangan. Kalau kita memimpikan sesuatu, katakanlah perubahan atau kesejehteraan rakyat, demokrasi tidak memberikan jaminan apapun kecuali sebagai pra-syarat.

Jangan-Jangan sebenarnya PA mendukung Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh yang adalah cagub dari calon perseorangan) dan mendesain konflik internal dan membuat situasi deadlock untuk mengelabui Parnas sehingga Parnas kemudian tidak benar-benar siap mengikuti Pilkada?

Hahaha. Saya tidak melihat ada skenario secanggih itu sampai saat ini. Itu terlalu jauh. Politik bukan tidak bisa dirasionalkan.

Apakah anda melihat keputusan MK sebagai tindakan pengkhianatan Jakarta terhadap Aceh?

Apa untung bagi Jakarta mengkhianati Aceh? Jakarta sedang berusaha memperbaiki citranya yang buruk di panggung internasional, katakanlah akibat kejahatan HAM di masa lalu dan pada saat yang sama bertahan dari tekanan internasional tentang apa yang sedang mereka lakukan di Papua. Dan saya pikir kemajuan yang mereka capai di Aceh, sering mereka jadikan jaminan dalam negosiasi-negosiasi mereka menyangkut utang-utang luar negeri. (The Atjeh Post.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s