Zona Editorial

Freeport dan Tuntutan Merdeka: Adakah Benang Merahnya?

Zona Damai : Situasi terkini di Jayapura, Papua pasca-bentrokan berdarah di areal PT. Freeport (10/10/2011) yang menewaskan seorang karyawan perusahaan itu, dilaporkan sedang riuh-rendak oleh sorak-sorai ribuan warga Kotaraja itu dengan yel-yel : Merdeka! Aktivitas itu tampak dikawal ketat oleh seluruh kekuatan Polri dari Polda Papua.

11 Oktober 2011 sejak pagi, ribuan karyawan PT Freeport yang sehari sebelumnya bentrok dengan polisi, memadati halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, membawa spanduk yang bertuliskan referendum bagi Papua. Padahal saat yang sama jenazah korban bentrokan (Petrus Ayamiseba) masih sedang disemayamkan di Kantor DPRP. Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni, mengatakan Pemerintah Indonesia harus memberikan kemerdekaan Papua, seperti bangsa lain yang bebas dari penjajahan. “Sudah cukup Indonesia berada di Papua, sudah saatnya kita mengakhiri,” kata Mako yang selama dikenal militan memperjuangkan Papua Merdeka.

Tuntutan merdeka di Papua, sudah bukan hal aneh lagi. Boleh dibilang, semua persoalan yang ada di Tanah Papua, hanya satu solusinya : MERDEKA. Kendati hubungan sebab-akibat antara masalah dan solusinya kadang tidak ‘nyambung’, tapi pernyataan-pernyataan para “politisi” lokal yang pro M banyak bertebaran di sejumlah media di dalam dan di luar negeri. Seperti, Papua akan tetap miskin karena masih dijajah NKRI, atau Otsus telah gagal total, atau penyebutan orang Papua sebagai Bangsa Melanesia, bukan bangsa Indonesia, atau lebih parah lagi, HIV/AIDS adalah upaya genocide untuk memusnahkan etnis papua asli. Pernyataan Mako Tabuni di atas adalah salah satu contohnya.

Walaupun pernyataan-pernyataan itu bernada “seenaknya” tapi tidak sedikit anak bangsa ini yang terpengaruh. Anehnya, dunia internasionalpun terkesan memberikan dukungan (membenarkan). Lihat saja misalnya dalam insiden di Terminal Gorong-gorong itu, belum apa-apa Amnesty Internasional sudah memberikan reaksi keras mengecam tindakan Polri.

Hubungannya dengan PT. Freeport

Sudah cukup lama keberadaan PT.Freeport di Papua mendapat penolakan. Itu lantaran kontrak kerja (KK) antara Indonesia dengan korporasi tambang raksasa milik Amerika itu dinilai tidak adil. Berbagai aksi penolakan oleh kelompok orang Papua sudah sering dilakukan. Tetapi pada era kepemimpinan Megawati, KK justru diperpanjang tanpa perubahan signifikan.

Berapa persisnya pendapatan PT Freeport dari hasil menambang emas,perak dan tembaga di Tanah Papua serta berapa besaran pendapatan untuk negara dan daerah papua dari perusahaan itu, sudah banyak diulas dan dipublikasikan di berbagai media. Tulisan sederhana ini hanya ingin menyoroti gencarnya tuntutan merdeka belakangan ini, serta adakah kaitannya dengan keberadaan PT Freeport di Tanah Papua. Bahkan dinamika menuntut merdeka sama kencangnya dengan tuntutan penutupan PT. Freeport.

Pertama, saya menduga, tuntutan penutupan PT. Freeport tidak semata-mata karena besaran bagi hasil yang mengusik rasa keadilan. Karena faktanya, meskipun sudah ada pembagian saham dan royalti untuk negara dan daerah dinaikkan serta kesejahteraan karyawan ditingkatkan, tetap saja tidak berhasil menyurutkan tuntutan penutupan PT Freeport.

Disinilah letak kepentingan para pejuang penutupan PT. Freeport yang tentu saja berkorelasi dengan tujuan gerakan kelompok pro M (perjuang Papua merdeka). Kita tentu ingat, dalam salah satu rekomendasi hasil mubes Majelis Rakyat Papua (MRP) tahun lalu, butir ke-11 adalah menuntut penutupan PT. Freeport.

Kedua, mari kita bandingkan dengan kasus Aceh. Penyelesaian kasus Aceh pada 2005 formatnya nyaris serupa dengan format Otsus yang sudah lebih dahulu diberlakukan di Papua tahun 2001. Bandingkan, UU Otsus tahun 2001 dengan UUPA di Aceh tahun 2006, berikut implementasinya berupa pembentukan Wali Nangreo di Aceh yang sama dan sebangun dengan MRP di Papua. Begitu juga pembentukan partai lokal di Aceh dengan kebijakan tentang OAP dalam aturan pilkada di Papua.

Jika tuntutan merdeka di papua itu semata-mata karena alasan minimnya dana pembangunan dari pusat serta jabatan politis yang selama ini dimonopoli figur pendatang, mestinya dengan pemberlakuan kebijakan Otsus serta aturan turunannya bisa meredakan tuntutan merdeka. Tapi faktanya, semakin Papua diperlakukan khusus, semakin “bertingkah” gerakan papua merdeka.

Ketiga, kesimpulan sederhananya, tuntutan papua merdeka tidak ada kaitan dengan masalah bagi hasil PT Freeport maupun pemberdayaan ekonomi dan politik orang asli papua. Kuat dugaan saya, yang sebetulnya diinginkan oleh para “politisi” pro M adalah obyek kontrak kerja RI-PT Freeport, yaitu tembaga, emas, perak, uranium dan lainnya yang entah masih berapa juta ton lagi masih terkandung di perut bumi cenderawasih itu. Jadi, OPM bersama seluruh komponen pro M ingin menggeser posisi Indonesia, atau Freeport atau kedua-duanya dari Tanah Papua.

Untuk mencapai tujuan itu, mereka harus memisahkan diri dari NKRI alias merdeka karena merdeka adalah infrastruktur politik yang memungkinkan mereka bisa BERDAULAT atas tanah, air dan udara di wilayah Papua. Infrastruktur politik itu secara sah sudah berada dalam genggaman RI, jauh sebelum mereka melek politik. Maka sah pulalah kedudukan pemerintah RI sebagai “para pihak” dalam kontrak kerja dengan PT Freeport tersebut. Untuk itu, mereka harus memposisikan dirinya sebagai “lawan” atau pemberontak dengan berbagai konsekuensinya, untuk menjaga agar isu papua merdeka tetap aktual di dunia internasional.

Semoga insiden berdarah di Terminal Gorong-gorong Timika beberapa hari lalu menjadi momentum bagi pemerintah kita untuk membenahi kembali KEDAULATANNYA atas sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bukan untuk memperkaya korporasi asing.

Kita sepakat bahwa kontrak kerja dengan PT Freeport adalah kebijakan politik-ekonomi warisan masa lalu yang belum sempat kita reformasi. Sekaranglah saatnya kita benahi, supaya kita tidak terus-menerus berkelahi dengan anak bangsa sendiri.

Redaksi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s