Zona Editorial

Isu Reshuffle dan Kepentingan Perdamaian Aceh

Zona Damai : Isu reshuffle KIB jilid-II memang sedang ramai jadi bahan perbincangan publik saat ini. Ada banyak spekulasi terkait menteri mana saja yang bakal diganti dan siapa yang berpeluang menggantikannya. Tanpa bermaksud merecoki analisis para pakar politik yang sudah ditayangkan di televisi dan ditulis di media massa cetak dan online, saya ingin menyumbangkan analisis bodoh-bodohan saya seputar isu reshuffle tersebut, kaitannya dengan kepentingan perdamaian Aceh.

Dari sekian nama menteri yang diisukan bakal diganti adalah Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. Menteri asal Tanah Rentjong ini dikhabarkan baru saja pulang operasi jantung dari Singapura. Alangkah “teganya” Pak SBY jika dalam kondisi kesehatan pak Mustafa yang demikian, ia masih dibebani tugas berat. Padahal bidang tugas yang ditangani Pak Mustafa memang tergolong amat berat.
Pertanyaannya, apa kaitannya dengan perdamaian Aceh?

Sekali lagi, ini analisa bodoh-bodohan saya. Sudah jamak terjadi di republik ini penyusunan komposisi kabinet mempertimbangkan pula aspek keterwakilan wilayah. Apalagi namanya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Maka kemungkinan besar Mustafa Abubakar akan diganti oleh tokoh asal Aceh juga, kendati tidak harus untuk menduduki pos yang sama (Menteri BUMN). Dan tokoh Aceh yang menurut saya cukup pantas untuk itu adalah Irwandi Yusuf. Mengapa ?

Pertama, Irwandi sudah lima tahun menjadi gubernur Aceh. Masalah birokrasi/kepemerintahan tentu bukan barang asing lagi bagi Irwandi. Selain itu, Irwandi pernah menyandang predikat “Menteri”, yaitu Menteri Propaganda GAM. Jadi track record Irwandi sudah bisa dibilang mumpuni : mantan gubernur dan “mantan menteri”.

Kedua, (walaupun urutan kedua tapi lebih urgen daripada pertama) yaitu, penolakan elit politik lokal di Aceh terhadap Irwandi, khususnya elit Partai Aceh (PA) atas kehadirannya sebagai calon gubernur aceh (incumbent) dari jalur independen. Sudah menjadi rahasia umum di Aceh bahwa sebetulnya PA tidak menolak calon independen diakomodir dalam Qanun Pemilukada Aceh 2011, tapi PA “tak rela” kalau Irwandi menang lagi. Bahwa penolakan itu kemudian didalihkan sebagai upaya menegakan UU Pemerintah Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki, itu hanya “cover” belaka. Bahwa penolakan itu harus berbenturan dengan Keputusan MK yang mencabut pasal 256 UUPA, itu juga hanya imbas. Intinya, adalah asal bukan Irwandi. Demi prinsip politik itulah, PA rela menahan kadernya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk tidak mendaftar ke KIP Aceh sebagai kandidat Aceh-1 hingga batas waktu yang ditetapkan ditutup (7 Oktober 2011 pukul 00.00).

Ketiga, bagi Pemerintah Pusat, membiarkan Pilgub Aceh berjalan tanpa calon dari PA di satu pihak (padahal PA adalah partai mayoritas yang menguasai DPR Aceh) dan “merestui” Irwandi maju dari jalur independen di pihak lain, sama saja membiarkan Pilkada Aceh kali ini menjadi arena sumbu pendek. Ingat, hingga hari ini aparat keamanan di Aceh belum sepenuhnya berhasil merampas semua senjata dan granat eks konflik dari tangan eks combatan GAM.

Keempat, hasil polling beberapa waktu lalu tentang tokoh yang paling berpeluang memenangkan kursi Gubernur Aceh pada Pilkada 2011 adalah Muhammad Nazar. Wagub Aceh ini jauh mengungguli “atasannya” Irwandi Yusuf maupun tokoh PA lainnya. Bermodalkan dukungan luas serta hasil polling itu, Muhammad Nazar berpasangan dengan Nova Iriansyah dengan mantap telah mendaftarkan diri ke KIP sebagai satu-satunya calon dari jalur parpol. Mereka diusung Partai Demokrat, PPP dan partai SIRA. Jika tak ada aral melintang, pada 24 Desember nanti, pasangan ini akan bartarung melawan dua pasangan calon dari jalur independen, yaitu Irwandi Yusuf -Muhyan Yunan dan pasangan Tahjuddin-Suriansyah.

Bermodalkan dukungan masyarakat luas, parnas dan parlok serta hasil polling, pasangan Nazar-Nova diprediksi banyak kalangan bakal memenangkan perebutan kursi Aceh-1. Jika prediksi itu benar, berarti Irwandi akan menjadi politisi beken tapi “nganggur” tanpa parpol. Apalagi, PA yang tak punya calon sendiri akan lebih leluasa bergerlya mewujudkan ambisi politik mereka, yakni “asal bukan Irwandi”. Agar tidak kehilangan muka di kampung halaman sendiri, wajar jika Irwandi lantas berharap-harap cemas, Presiden SBY mau bermurah hati memberikan “jatah” dubes kepadanya.

Kelima, Jika Irwandi menang, situasi politik Aceh akan semakin tak karuan. Mengapa? Musuh politik Irwandi justru bertambah banyak. Tidak hanya PA, tetapi juga ada Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) yang merupakan gabungan 25 parpol, antara lain PKPI, PKB, PDIP, Gerindra, Partai Daulat Aceh, dan Patriot. Koalisi ini juga urung mendaftarkan kandidatnya sebagai bentuk sikap politik mereka terkait konflik regulasi Pilkada. Dalam kondisi seperti ini, dapat dipastikan pemerintahan Aceh lima tahun ke depan akan semakin tidak kondusif bagi proses perdamaian Aceh.

Keenam, jika irwandi kalah, ini juga sama rawannya dengan jika ia menang. Siapa yang dapat menjamin bahwa jiwa korsa Irwandi dengan para pejuang GAM di masa konflik bersenjata dulu sudah putus dengan adanya konflik Irwandi-PA? Sebagai tokoh yang sudah piawai di dunia propaganda, barisan sakit hati yang “mutung” Pilkada, lebih-lebih para petinggi PA dan GAM dengan mudah bisa ia rangkul. Karena dalam politik, tidak ada musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Kondisi inilah yang membuat saya khawatir. Jika tidak dicegah, bukannya tidak mungkin, proses perdamaian Aceh bakal kembali ke posisi awal, alias renegosiasi MoU baru. Biayanya terlalu mahal.

Ketujuh, maka cara paling bermartabat untuk menyelematkan Pilkada Aceh dari upaya berbagai kepentingan lain di luar substansi Pilgub dan Pilbup adalah dengan menarik “sang bintang” dari medan pertarungan dengan bargaining yang tentunya lebih “menguntungkan” bagi sang bintang. Menarik Irwandi dari medan Pilkada ibarat menggunting sumbu yang sedang menghantar api menuju bahan peledak. Soal pendaftarannya ke KIP, itu perkara mudah, tinggal menarik diri dengan alasan pelarangan jabatan rangkap.

Maka sudah tepat langkah yang diambil SBY mamanggil Irwandi ke Istana Negara Jumat kemarin (7/10/2011). Pemanggilan yang mengundang banyak spekulasi itu –masih menurut analisis bodoh-bodohan saya- sangat erat kaitannya dengan situasi dilematis yang dihadapi Pemerintah terkait kondisi terkini Pilkada Aceh, yang jika tidak ditangani dengan strategi politik yang “cerdas” akan menjadi ancaman serius bagi proses perdamaian aceh ke depan.

Redaksi Zona Damai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s