Zona Berita

Teuku Kemal Fasya: PA Rugi Besar Tak Ikut Pemilukada

Zona Damai : Lhokseumawe – Pengamat politik Teuku Kemal Fasya menilai keputusan Partai Aceh tidak ikut dalam Pemilukada kali ini justru suatu kerugian besar bagi partai mantan kombatan GAM ini dalam konteks berpartisipasi untuk pembangunan politik dan demokrasi Aceh ke depan.

Menurut Kemal Fasya, dampak dari keputusan tersebut Partai Aceh sangat dirugikan kalau sampai terjadi konflik kekerasan karena bisa dituduh berada di balik aksi-aksi itu. Kemungkinan lainnya, kata Kemal, mesin politik partai ini akan mengalirkan dukungannya kepada calon tertentu yang sudah pasti bertarung dalam kontes demokrasi Aceh.

Berikut wawancara Harian Aceh dengan Teuku Kemal Fasya, Sabtu (8/10):

Partai Aceh (PA) tidak mendaftarkan calonnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai peserta Pemilukada. Tentu saja ini mengejutkan banyak pihak, karena di luar perkiraan perkembangan politik. Bagaimana Anda melihat situasi ini?

Ini sebenarnya merugikan PA sendiri. Tidak ada legitimasi tanpa sistem elektoral, dan saat ini lembaga yang menjaga proses elektoral itu berjalan demokratis adalah KIP. Maka semua peserta dan partai politik harus patuh pada sistem yang telah ada. Sebenarnya boikot pemilu bukan bagian dari proses demokrasi, kecuali sudah diketahui bahwa pemilu akan berlangsung curang.

Lantas, paska sikap PA tersebut apakah akan mencairkan kisruh Pemilukada yang terjadi selama ini, atau?

Hal ini bisa sangat spekulatif. Jika PA mampu menjaga diri dan rela bahwa proses Pemilukada ke depan ini berlangsung tanpa kesertaannya, kekisruhan tidak akan terjadi. Tapi bisa jadi sebaliknya. Sebenarnya ketika ada representasi politik yang menarik diri seperti ini, sangat terbuka pada peluang-peluang teror yang sifatnya konspiratif. Dan itu merugikan Aceh.

Sikap Pemerintah Pusat atau Presiden tidak mengakomodir tuntutan DPRA atau PA untuk menunda Pemilukada apakah sudah tepat?

Sudah tepat, namun harus mencari jalan bagaimana menjamin pelaksanaan Pemilukada tetap damai dan menindak siapapun yang mencoba mengail di air keruh. Presiden tidak boleh mencampuri urusan proses Pemilukada, karena sudah ada lembaga yang berwenang dalam menanganinya yaitu KPU di pusat dan KIP di Aceh. Namun Presiden harus mengambil masukan semua pihak termasuk juga data intelijen apakah Pemilukada kali ini berpotensi disusupi agenda teror, intimidasi, atau kekerasan lainnya. Dan itu tentu saja bekerja sama degan lembaga kepolisian, TNI, dan juga lembaga intelijen, termasuk juga meminta masukan dari pakar tentang posibilitas Pemilukada Aceh ini.

Artinya terbuka peluang bagi pihak tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi di Aceh hari ini pasca sikap PA memboikot Pemilukada?

Sangat terbuka, dan dalam kondisi ini PA sangat dirugikan jika terjadi konflik kekerasan, karena bisa dituduh berada dibalik aksi-aksi itu. Kecuali PA mengatakan bahwa “kami merelakan Pemilukada ini berjalan secara damai, meskipun kami tidak ikut serta”. Apakah PA siap berbesar hati seperti itu? Saya pikir keputusan PA tidak ikut Pemilukada juga tidak merepresentasikan anggota-anggotanya. Buktinya sudah ada fenomena anggota-anggotanya keluar dari PA.

Ketika sudah demikian, bisa jadi mesin politik PA yaitu para mantan kombatan akan beralih dukungan kepada calon tertentu?

Sudah pasti. Sel DNA PA kan GAM masa lalu, dan DNA GAM di samping gerakan militer kan juga gerakan sosial-politik. Energi sosial-politik mereka yang besar akan tumpah ke arena lain, ketika dianggap partainya tidak bisa mengakomodasi. Bukti sudah ada bahwa ada eks-GAM yang menjadi mesin politik Irwandi, Nazar, dan juga Abu Lampisang di tingkat provinsi. Belum lagi bicara di tingkat kabupaten/kota. Perlu diingat organisasi ini bukan koperasi atau UKM yang anggotanya bisa damai-damai saja ketika pimpinan melakukan sesuatu di luar keinginan anggotanya. Betul-betul kerugian besar dalam konteks berpartisipasi dalam pembangunan politik dan demokrasi Aceh ke depan.

Terakhir, melengkapi sikapnya itu pimpinan PA berharap pihak Uni Eropa turun tangan, dalam konteks Aceh hari ini, apakah itu masih memungkinkan?
[Harian Acceh]

Nampaknya tidak mungkin lagi. Satu proses transisi perdamaian Aceh dalam kalender pihak inisiator sudah berhenti ketika pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Saya sempat dengar masukan dari pertemuan tahunan CMI di Phlipina tahun lalu bahwa mereka anggap misi mereka sudah selesai. Ketika ada problem seperti ini dianggap sebagai masalah domestik dan tidak berhak diintervensi lagi oleh asing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s