Zona Berita

LBH: Komplain DPRA Sudah Terlambat

Zona Damai : BANDA ACEH- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Hospi Novizal Sabri menilai rencana DPRA untuk mengajukan komplain ke Mahkamah Konstitusi terkait putusan pencabutan pasal 256 UUPA sudah terlambat.

“Seharusnya DPRA bisa melakukan intervensi saat masih dalam proses judicial review,” kata Hospi Novizal Sabri kepada The Atjeh Post, Sabtu (9/10) malam.

Rencana mengajukan komplain ke Mahkamah Konstitusi dikemukakan Ketua DPRA Hasbi Abdullah. Kata Hasbi, ia sudah mendapat kepastian bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Senin lusa (10/10). Pertemuan itu, kata Hasbi, terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) karena tidak melibatkan lembaga dewan seperti diatur dalam pasal 269 UUPA.

Menurut Hasbi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUVIII/2010 mencabut pasal 256 UUPA yang mengatur tentang calon perseorangan hanya berlaku sekali, bertentangan dengan pasal 269 ayat 3 undang-undang itu.

Namun, dalam pandangan Hospi, tindakan DPRA tidak ada dasar hukumnya.”Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Kalau misalnya DPRA melakukan gugatan sekarang, sebebarnya tidak ada dasar hukumnya. Jika pun dilakukan, ini sudah terlambat,” kata Hospi.

Hospi mengaku, ketika proses judicial review masih berjalan dan Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan, pihaknya sempat berdiskusi dengan DPRA dan meminta agar lembaga dewan melakukan intervensi. “Namun ketika itu tidak mendapat tanggapan serius dari dewan,” kata Hospi. [Atjeh Post.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s