Zona Editorial

Perlukah Komisi Khusus Pemberantasan Terorisme?

Zona Damai : Terorisme dan kerusuhan massal kembali menggeliat di Tanah Air. Di Ambon, (11/09/2011) dua kelompok warga yang berbeda agama saling serang, disusul penemuan bom di sejumlah tempat.

Di Solo, (24/09/2011) terjadi bom bunuh diri di sebuah gedung gererja Kristen. Belum ditemukan adanya benang merah antara kedua kejadian itu. Namun publik sontak menuding bahwa intelijen lemah.

Sebuah pemandangan yang jamak terjadi di negeri ini, mencari kambing hitam. Asyik saling tuding, membuat kita lupa berbenah diri. Bahwa kita belum ‘satu hati’ menyikapi terorisme. Bahwa kita masih menganggap menyerang ‘kelompok’ lain yang tidak seiman sebagai ‘jihad’.

Masih banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat HAM yang justeru membela dan melindungi terorisme dengan opini-opini yang menyesatkan. Padahal, semua negara di belahan bumi manapun sudah mendeklarasikan bahwa terorisme adalah musuh bersama.

Benar bahwa dari sisi kemanusiaan, orang-orang yang disergap dan ditangkap karena terlibat jaringan terorisme dan terindikasi sebagai pelaku aksi teror di Indonesia perlu menjalani proses hukum.
Dan beralasan pula himbauan para pegiat HAM agar polisi sajauh mungkin menghindari tindakan tembak di tempat terhadap para pelaku aksi teror yang tertangkap. Artinya, sepanjang mereka tidak memberikan perlawanan dengan senjata, para pelaku aksi teror itu dapat ditangkap hidup-hidup untuk menjalani proses hukum.

Dari aspek kualitas ancaman, terorisme berpotensi merusak segala-galanya, mulai dari jiwa manusia (korban maupun pelaku), otak dan nurani (pelaku), bangunan fisik serta bangunan ideologi bangsa kita.
Mereka bekerja sangat rahasia dan radikal, dengan menolak sebagian besar premis yang melandasi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Bahkan Pemerintahpun dianggap sebagai pemasung rakyat. Karena itu terorisme digolongkan ke dalam jenis kejahatan luar biasa.

Dari uraian di atas, ternyata ancaman terorisme sama berbahanya dengan tindak kriminal korupsi. Kalau korupsi sudah ada infrastruktur yang rapih (sudah ada UU dan Komisi khusus / KPK) serta mekanisme penanganan yang jelas.

Sementara terorisme masih ditangani secara parsial. Bahkan insan-insan intelijen yang siang-malam bekerja untuk membongkar jaringan terorisme belum mendapat perlindungan dengan perangkat undang-undang yang memadai.

Mestinya, tidak hanya undang-undangnya yang kita pikirkan, tetapi lebih dari itu, perlu dibentuk semacam Komisi khusus, seperti KPK untuk menangani kasus korupsi, maka terorisme perlu ada Komisi Pemberantasan Terorisme atauKomisi Antiteror Indonesia, disingkat“Katro”.

Redaksi :
http://m.inilah.com/read/detail/1779893/perlukah-komisi-khusus-pemberantasan-terorisme

Categories: Zona Editorial

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s