Zona Politik

Ranggalawe, Jalan Panjang Menuju Demokrasi Aceh

Oleh : Ir. Sarjito

Kompassiana : ADALAH sosok Lalu Ranggalawe, wakil rakyat dari Loteng alias Lombok Tengah, NTB yang memicu suasana Pemilukada Aceh kali ini riuh-rendah. Dampak dari upaya hukumnya memenangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) pada medio 2007 lalu, Ranggalawe seakan telah membentangkan “karpet merah” buat Irwandi Yusuf dan tokoh-tokoh aceh lainnya kembali bertarung di panggung politik Pemilukada Aceh melalui jalur independen, pada Desember mendatang.

Entah sudah berapa kali persoalan calon independen itu bolak-balik Aceh-Jakarta untuk dicarikan jalan tengah, jalan terbaik yang bisa memuaskan hak politik semua pihak tanpa mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Kendati demikian, warga Aceh hingga kini masih belum mendapatkan kepastian apakah tokoh-tokoh non-parpol bisa ikut mendaftarkan diri atau tidak, padahal jadwal hari “H” pencoblosan tinggal beberapa minggu lagi.

Stuasi ketidakpastian itu masih juga tergambar jelas dalam pertemuan terakhir antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, dengan Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri, yang digelar kemarin, Kamis 22 September 2011 di Jakarta. Belum ada titik temu. Substansi yang menjadi masalah adalah keberadaan calon perseorangan. DPRA menilai calon perseorangan hanya berlaku pada pilkada pertama Aceh, seperti tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Padahal pasal yang mengatur tentang calon independen dalam UUPA tersebut (pasal 256) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusan No.35/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010.

Pada pertemuan sebelumnya, telah disepakati untuk menunda pelaksanaan Pemilukada dari 14 November menjadi pertengahan Desember 2011. Penundaan itu mestinya untuk menurunkan suhu politik sepanjang bulan Ramadhan akibat konflik regulasi terkait calon indepen tersebut. Kemendagri memberikan kesempatan kepada DPRA untuk membahas kembali qanun (peraturan daerah) terkait pelaksanaan Pemilukada Aceh pada 5-19 September 2011 untuk mengakomodir calon perseorangan.

Namun pada 13 September 2011, DPRA secara resmi telah menghentikan pembahasan ulang rancangan Qanun Pilkada dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA. DPRA kembali “berkelit” dengan argumen baru, yakni qanun yang tidak disetujui tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama dan tahun yang sama.

Konflik Regulasi

Tanggal 27 Juni 2011, DPRA melalui voting mengesahkan Qanun No. 06/DPRA/2011. Sebanyak 40 anggota dewan menyatakan menolak calon independen. Sedangkan 27 menyatakan abstain, dua lainnya tidak hadir. DPRA juga melakukan voting soal mekanisme penyelesaian sengketa pilkada. Mereka bersepakat, sengketa pilkada Aceh diselesaikan melalui Mahkamah Agung.

Gubernur Irwandi tegas menolak menandatangani qanun Pemilukada yang baru, lantaran dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan calon independen ikut serta dalam Pemilukada di Aceh tahun ini.

Berbagai pertemuan dan dialog pun digelar untuk “membujuk” Partai Aceh (PA) selaku pemegang mayoritas kursi DPRA agar mau mengakomodir calon independen. Semua upaya itu “belum” membuahkan hasil. Sikap “keras kepala” PA itu mendapat kecaman dari Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Ia menilai sikap PA yang menolak  calon independen dalam Pemilukada Aceh itu sebagai  upaya penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi.

 

“Elit politik Partai Aceh mestinya menyadari pemilik kedaulatan hukum adalah segenap rakyat Indonesia. Putusan MK merupakan representasi supremasi hukum yang dijunjung tinggi rakyat Indonesia,” tegas Ganjar.

Landasan Hukum Calon Independen

Pasal 59 UU No.31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah awalnya hanya mengatur bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik (parpol) dan gabungan parpol. Namun atas judicial review yang dimohonkan oleh seorang Anggota DPRD asal Lombok Tengah, Lalu Ranggalawe ke MK, akhirnya MK melalui Keputusan No. 5/PUU-V/2007 23 Juli 2007, memberi hak kepada calon perseorangan untuk maju dalam Pemilukada. Diktum 5.4 Keputusan MK tersebut lengkapnya berbunyi :

Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:

• Pasal 59 Ayat (1): ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”;

• Pasal 59 Ayat (2): ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

• Pasal 59 Ayat (3): ”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.

Maka sejak itu, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dapat diusulkan secara perorangan melalui calon independen.

Ketua MK (waktu itu) Jimly Assidiqie, mengatakan putusan MK sama nilainya dengan UU. Sehingga KPU bisa mengeluarkan aturan teknis pilkada versi baru tanpa menunggu revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Karena jika pembentuk UU berhak mendelegasikan kewenangan pembuat aturan, maka MK juga berhak memerintahkan KPU membuat regulasi teknis.

Untuk melaksanakan Keputusan MK tersebut, KPU (Pusat) lalu menerbitkan Peraturan KPU No.3 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 3 Peraturan KPU tersebut secara tegas menyebutkan : Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol dan gabungan parpol dan pasangan calon perseorangan.

Sebelum calon indepen berlaku umum di seluruh pelosok negeri, Aceh sudah lebih dahulu menerapkannya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Irwandi Yusuf dan Muhamad Nazar adalah pasangan Kepala Daerah pertama di Indonesia yang meraih kursi Gubernur melalui jalur independen. Sayangnya, Pasal 256 UUPA hanya membolehkan calon independen ikut bertarung dalam satu kali Pemilukada saja, yaitu Pemulukada Aceh tahun 2006.

Ketentuan itu kemudian dibawa ke MK untuk dimohonkan Judicial Review dan secara tegas MK dengan Keputusan No.35/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010 membatalkan Pasal 256 UUP tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (2). Lengkapnya, amar putusan MK tersebut berbunyi :

(1) Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945;

(2) Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menindaklanjuti Keputusan MK tersebut, KPU dalam Surat Edaran KPU Nomor 135/KPU/V/2011 yang dikirim ke Sekretariat KIP Aceh tgl 2 Mei 2011 mengistruksikan agar KIP Aceh segera menyusun tahapan, program dan jadwal pemilukada di Aceh. KPU bersikap, bahwa pembatasan ketentuan yang mengatur mengenai keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilukada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85C Qanun No. 3 tahun 2005 Jo. Qanun No. 7 Tahun 2006 Jo. Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-VII/2010, dan karenanya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian maka otomatis calon perseorangan dalam Pemilukada Aceh menjadi sama dengan ketentuan yang berlaku umum di provinsi-provinsi lainnya.

Sikap KIP Aceh

Agar tidak ada kekosongan hukum dalam Pemilukada Aceh kali ini, Komisi Independen Pemilihan (KI) Aceh menyatakan tetap melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah di Aceh sesuai dengan penjadwalan ulang menggunakan Qanun yang lama (Qanun 7/2006). Keputusan ini ditegaskan melalui Nota Dinas KIP Aceh yang diteken Ketua KIP Aceh, Zainal Abidin SH M Hum. Sikap itu “terpaksa” diambil lantaran DPRA yang secara resmi telah menghentikan pembahasan ulang rancangan Qanun Pilkada dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA pada Selasa 13 September 2011.

Melihat realita sosial yang ada, isu calon independen dalm pilkada memang sudah tidak dapat dihindarkan. Masyarakat selama ini merasakan bahwa calon dari partai politik kurang mewakili aspirasi mereka. Dengan adanya calon independen diharapkan agar masyarakat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin.

Demikianpun dengan masyarakat Aceh. Keinginan untuk mengajukan tokoh-tokoh mereka untuk menjadi pemimpin di Aceh baik sebagai gubernur dan wakil gubernur, serta Bupati dan Walikota adalah suatu keharusan sesuai arus perkembangan demokratisasi di Tanah Air. Masyarakat Aceh sudah semakin cerdas dalam berpolitik. Siapapun orang yang memiliki kapasitas bisa mengajukan dirinya menjadi kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu menunjukan kemajuan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat Aceh yang tidak dibatasi hanya melalui kendaraan politik berupa partai saja. Sebaliknya, semua upaya yang dilakukan oleh elit politik lokal untuk menjegal calon independen dalam Pemilukada Aceh, hanya akan membawa masyarakat Aceh semakin jauh dari kecerdasan berpolitik, alias pembodohan politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s