Zona Humaniora

Polmas dan Kearifan Lokal

Oleh : Aryos Nivada *)

Atjeh Post.com : KEARIFAN lokal (local wisdom) tidak terlepas dari adat istiadat serta kebudayaan yang terbentuk dari hasil kesepakatan masyarakat. Kesepakatan di mulai dari kebiasaan yang direproduksi sadar maupun tanpa sadar dari kehidupan keseharian. Hasil dari kesepakatan menjalankan kearifan lokal melahirkan produk aturan maupun hukum adat istiadat. Kearifan lokal yang terbentuk memiliki keragaman tersendiri. Faktor utama terletak dari kultur, bahasa, suku, dan identitas yang berbeda-beda.

Berbicara aturan atau hukum adat istiadat menjadi terobosan dari konsep Perpolisian Masyarakat (polmas). Strategi ini di harapkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Secara Indonesia memiliki keragaman ada istiadat yang bisa di jadikan landasan utama dalam mendukung program polmas. Bentuk dukungan melalui pembentukan wadah kemitraan antar polisi dengan masyarakat. Wadah di maksud yaitu sebuah forum, dimana forum akan melibatkan pranata adat dalam mencegah tindakan kejahatan di lingkungan sekitar. Tetapi, ketika forum yang melibatkan partisipasi perangkat
adat menyelesaikan masalah, maka pihak polisi tidak larang mengintervensi penyelesaian perkara.

Dalam konteks Aceh, Internasional Organisation Migration (IOM) dengan bantuan dana dari Uni Eropa (EU) berhasil memadukan seluruh implementasi program polmas dengan kearifan lokal di Aceh. pendekatan inovatif yang diterapkan IOM dengan menghidupkan nilai-nilai kelokalan Aceh hilang akibat konflik yang mendera selama puluhan tahun secara tidak langsung menghidupkan kembali. Pola memadukan dengan menerapkan nama daerah maupun sistem adat setempat. Sebagai contoh, program ngobrol bareng Kapolda Aceh di warung kopi, membuat buku berisikan mengangkat nilai-nilai adat dalam menyelesaikan masalah, pembacaan hikayat dan nazam, pertandingan bola antar polisi dengan masyarakat, Polisi saweu sikula, memajukan Tuha Peut (keuchik, imam gampong, kelompok pemuda, kepala gampong) dan lain-lain.

Berbicara Tuha Peut sangat bersinergi dengan program polmas, ditunjukan dengan membuat Qanun No. 9 tahun 2008 tentang peran Tuha Peut. Tuha Peut atau nama lain dipercaya mampu mencegah tindakan dari pihak/orang tertentu dalam lingkungan masyarakat yang ingin berbuat jahat. Isi qanun menjelaskan kewenangan Tuha Peut di 18 perkara. Apa saja 18 perkara tersebut? Saya mengambil hanya beberapa saja seperti; perselisihan dalam rumah tangga (tentunya perselisihan yang tidak masuk dalam KDRT), perselisihan antar warga, khalwat meseum, perselisihan hak milik, pencurian ringan, pelanggaran adat, pembakaran hutan milik ada, dan lain-lain.

Selain mengembangkan kearifan lokal di program polmasnya, IOM mendorong reformasi di tubuh kepolisian, khususnya pada tataran kulturalnya dan instrumental. Mengapa kedua hal itu menjadi prioritas, dikarenakan sebagai pondasi kuat dalam melakukan reformasi di institusi kepolisian. Tidak di nafikan perubahan struktural pun turut menjadi skala perioritas di institusi vertikal tersebut. Bila di tanyakan pada aspek kultural dan instumental mana saja yang di mediasikan IOM dilakukan perubahan.

Melalui rangkaian kegiatan polmas seperti kegiatan yang sudah terjelaskan pada paragaf sebelumnya menunjukan adanya perubahan cara pandang dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Dahulu yang awalnya represif menjadi humanis, yang dulunya terlalu kaku dalam berkomunikasi menjadi lebih tersampaikan dengan bahasa-bahasa santun dan bersahaja. Itu semua memiliki keterkaitan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menerapkan metode tersebut, lebih mengena (diterima) kalangan masyarakat Aceh secara holistik. Sekali lagi saya katakan, Aceh multi entnis dan
adat istiadat, maka ke arifan lokal sebagai kunci untuk memasuki pintu kepercayaan di hati masyarakat Aceh.

Sedangkan perubahan yang di dorong IOM pada tataran instrumental terkait aturan-aturan hukumnya. Perubahan yang melahirkan beberapa peraturan dalam implementasi program polmas seperti : SKEP Kapolri No.Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang pendoman dasar strategi dan implementasi pemolisian dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Selain daripada itu, IOM juga turut andil dalam mendorong
lahirnya Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian republik Indonesia.

Kultural dan instrumental memiliki hubungan saling berkorelasi. Ibaratnya baju dengan manusianya. Bagi saya, sangat tidak mungkin hanya ranah kultural saja perubahan.Logikanya polisi bergerak harus memiliki peraturan (landasan hukumnya) yang jelas barulah bertindak. Bagaimana mungkin membangun hubungan atau bermitra dengan masyarakat tanpa di siapkan peraturan, karena di peraturan memuat pemahaman, teknis menjalankan, serta larang yang tidak boleh dilakukan.

Langkah IOM cermat dalam mendudukan konsep polmas dengan reformasi di institusi kepolisian. Ini merupakan sebuah terobosan dalam agenda reformasi kepolisian yang menjadi mandat dari konstitusi kita. Maka tidak mengherankan, jikalau polisi lebih maju dalam melakukan reformasi kepolisian dengan instansi vertikal lainnya. Seharusnya kemajuan reformasi di kepolisian menjadi semangat di institusi vertikal lainnya untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi dari institusi kepolisian. Bahasa halusnya berlomba untuk kebaikan negeri ini. Muaranya tentunya harapan dari masyarakat sebagai
semangatnya.

Tidak hanya sampai disitu saja partisipasi stakeholder menjadi kunci keberhasilan implementasi polmas di Aceh. Sembilan pilar sebutan stakeholder yang terlibat, dimana kesembilan pilar berasal dari berbagai komponen masyarakat sipil mulai dari Pemerintah Aceh (gubernur), DPRA, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawarah Ulama, universitas,lembaga swadaya masyarakat (organisasi kemasyarakatan), Persatuan Wartawan Indonesia, perwakilan representatif perempuan (Balai Syura), Polda Aceh, dan KNPI.

Kendala dalam menerapkan kearifan lokal, dimana teridentifikasi banyak bentuk-bentuk penyelesaian kasus berbasiskan adat tidak memiliki instrument baku, bahasa lainnya tidak memiliki panduan teknis pada saat di lapangan sebagai lembaga adat. Hal ini pun dirasakan di Aceh, ketika menyelesaikan permasalahan ringan pendoman teknisnya belum terbentuk. Langkah yang di ambil IOM bersama Majelis Adat Aceh dengan membuat pedoman tersebut.

Sekali lagi saya ingin mengatakan cara-cara kelokalan dengan berbasiskan adat istiadat setempat melahirkan konsep rasa aman dalam menyelesaikan serta mencegah tindakan kejahatan yang menjadi musuh bersama kita semua. Pada prinsipnya dengan mengembalikan kewenangan di lembaga adat setempat, otomatis membantu kerja-kerja kepolisian dalam mengatasi masalah kamtibmas.[

*) Aryos Nivada adalah Mahasiswa Pascasarjana UGM Jurusan Politik dan Pemerintahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s