Zona Politik

Pelaksanaan Pilkada Aceh Belum Jelas

KOMPAS.com : Pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (22/9/2011) tidak menghasilkan kepastian pelaksanaan Pilkada Aceh. Hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Sekretaris Badan Legislasi DPRA Abdullah Saleh, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah, Wakil Ketua KIP Ilham Saputra, dan anggota KPU Endang Sulastri.

Belum ada titik temu kendati sebelumnya pelaksanaan pilkada Provinsi Aceh yang digelar serentak dengan 17 kabupaten/kota sudah diundurkan dari 14 November menjadi pertengahan Desember.

Semestinya, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, penundaan pelaksanaan pilkada untuk menurunkan suhu politik sepanjang Ramadhan. Masa ini berakhir 4 September, dan pada 5-19 September DPR Aceh (DPRA) diharapkan membahas kembali qanun (peraturan daerah) terkait pelaksanaan pilkada Aceh.

Substansi yang menjadi masalah adalah keberadaan calon perseorangan. Partai Aceh menilai calon perseorangan hanya berlaku pada pilkada pertama Aceh, seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA).

Selain itu, UU PA juga menyebutkan sengketa pilkada Aceh diselesaikan di Mahkamah Agung. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi atas gugatan beberapa calon bupati dari Aceh yang gagal menggunakan jalur perseorangan membatalkan klausul tentang calon perseorangan di UU PA.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Dalam Negeri berharap putusan MK diikuti. Apalagi, kini dalam pilkada di Indonesia, peluang untuk calon perseorangan sudah diatur.

Sebelumnya qanun gagal disahkan karena Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menolak menandatangani. Qanun semestinya dibahas kembali dalam masa persidangan yang dimulai 5 September. Namun, kata Sekretaris Badan Legislasi DPRA Abdullah Saleh, dalam Qanun Nomor 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun, qanun yang tidak disetujui tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama dan tahun yang sama.

Namun, menurut Irwandi, itu pembohongan publik. Sebab dalam qanun tersebut tidak dicantumkan bahwa pengajuan pembahasan ulang qanun tidak bisa dalam tahun yang sama. Secara eksplisit, pasal 33 Qanun Nomor 3/2007 hanya menyebutkan “rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan Gubernur/bupati/wali kota atau DPRA/DPRK tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Karena itu, kata Djohermansyah, Kemendagri mengimbau DPRA segera membahasa qanun tentang pelaksanaan pilkada. “Kemendagri hanya memfasilitasi dan kalau tidak ada (qanun), kami mengembalikan kepada KIP sendiri untuk berkoordinasi dengan KPU pusat,” katanya.

Selain itu, menurut Djohermansyah, kabarnya para mantan pimpinan GAM akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, Kemendagri juga menunggu hasil pertemuan itu. Diharapkan, pilkada berlangsung sesuai jalur. Selain itu, perdamaian tetap diutamakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s