Zona Berita

DPRA Dituding Mengulur Waktu

KOMPAS.com : Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai DPR Aceh (DPRA) mengulur-ulur waktu untuk menghambat Pilkada Aceh. DPRA menggunakan nota kesepahaman Helsinki dan tata tertib untuk menolak adanya calon perseorangan dalam Pilkada Aceh.

“Badan Legislatif DPRA tampak mengulur waktu dengan tidak membahas qanun (kanun) (peraturan daerah) tentang pelaksanaan pilkada. DPRA malah menyurati Menteri Dalam Negeri bahwa kanun yang sama tidak dapat dibahas pada masa persidangan yang sama dan tahun yang sama. Padahal, ‘tahun yang sama’ tidak ada dalam tata tertib. Itu penipuan publik,” tutur Irwandi, Kamis (22/9/2011) di Jakarta.

Irwandi menyebutkan, dalam nota kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki tahun 2005 (MOU Helsinki), peluang calon perseorangan dalam pilkada tidak hanya berlaku untuk satu kali pilkada. Dalam Pasal 33 Qanun Nomor 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun memang disebutkan “rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan gubernur/bupati/wali kota atau DPRA/DPRK tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.”

Adapun dalam MOU Helsinki 2005 disebutkan, “Upon the signature of this MOU, the people of Aceh will have the rights to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter (setelah penandatanganan MOU ini, semua rakyat Aceh memiliki hak untuk menjadi calon dalam berbagai pemilihan umum di Aceh pada April 2006 dan selanjutnya).”

Disebutkan pula “Full participation of all Acehnese people in local and national elections will be guaranteed in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia.”

Menurut Sekretaris Badan Legislasi DPRA Abdullah Saleh, selain tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang dan tahun yang sama, substansi kanun yang diajukan sama dengan yang sudah dibahas. Karena itu, hanya yang mengganggu pembahasan kanun prioritas lain yang akan dibahas pada tahun itu.

Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah membantah tentang calon perseorangan dapat berlaku selamanya. “Calon perseorangan hanya muncul pada pembahasan RUU Pemerintahan Aceh untuk mengakomodasi calon kepala daerah selama belum ada partai lokal,” kata Adnan.

Sementara itu, klausul tentang calon perseorangan hanya berlaku untuk satu kali pilkada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Putusan ini dihasilkan setelah beberapa calon bupati di Provinsi Aceh gagal maju dalam pilkada dan mengajukan gugatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s