Zona Berita

Rp647,9 Miliar APBN untuk Aceh Ilegal

Bupati/Walikota Setor 5 hingga 7 Persen ke Banggar DPR 

Harian Aceh.com : Pengalokasian Rp647,9 miliar untuk 17 kabupaten/kota di Aceh yang bersumber APBN 2011 diduga bersifat ilegal dan berpotensi korupsi. Selain di luar ketentuan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, para bupati dan walikota harus menyetor 5 hingga 7 persen ke Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI guna mendapatkan dana tersebut.

Temuan ini sudah dilaporkan ke KPK serta sedang menunggu sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Judicial Review (JR) para aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas-Fitra) beberapa waktu lalu.

“Sidang perdana akan digelar Senin depan (26/9). Kami mengugat karena 17 kabupaten/kota di Aceh mendapatkan tiga sumber anggaran secara bersamaan dari APBN 2011 hanya untuk satu bidang pembangunan infrastruktur jalan,” kata Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra, Yuna Farhan di Banda Aceh, Selasa (20/9).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pusat, kata dia, sumber anggaran untuk pemerintah daerah cuma dikenal dengan sebutan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK),kemudian untuk daerah keistimewaan Aceh ditambah penerimaan dana Otsus. Sedangkan sumber-sumber anggaran di luar dana tersebut dianggap bersifat ilegal atau haram.

Sedangkan pada  2011, lanjut Yuna, Aceh telah menerima dana di luar empat alokasi anggaran tadi, yaitu Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPIP) senilai total Rp647,9 miliar. Pengelolaan dana ini dinilai tidak jelas karena tidak pernah masuk dalam laporan pertanggungjawaban di tingkat kementrian sehingga berpotensi korupsi.

”Dana ini kemungkinan dimasukan oleh anggota badan anggaran DPR-RI ke APBN 2011. Kemungkinan besar dana ini adalah dana aspirasi dewan. Kami sudah survey ke lapangan, ternyata para bupati dan walikota mengaku bahwa yang berhasil mendapatkan dana ini adalah mereka yang mau menyetor paling banyak untuk dewan. Setorannya dari 5 hingga 7 persen,” kata Yuna Farhan lagi.

Parahnya lagi, tambah dia, pengalokasian dana dari dua sumber ilegal tadi cuma diperuntukan bagi satu bidang tertentu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Padahal, pada tahun yang bersamaan, ke 17 kabupaten kota tersebut juga sudah mendapatkan dana untuk infrastruktur jalan dari sumber DAK.

”Jadi, ada tiga sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan bagi 17 kabupaten/kota di Aceh dalam APBN 2011. Ini tidak dibolehkan dalam undang-undang dan berpotensi korupsi. Kita menduga ada mafia anggaran yang bermain dalam kasus tersebut,” kata Yuna

Categories: Zona Berita

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s