Zona Berita

Penyelesaian HAM Aceh, RI Diminta Belajar dari Kasus Rawagede

sumber : Kompassiana.com

Atjeh Post.com :  Putusan Pengadilan Den Haag bahwa Pemerintah Belanda bersalah dan harus memberi kompensasi pada korban pembantaian di Rawagede, menjadi preseden baik bagi korban kejahatan perang Belanda lainnya. Hal ini telah menginspirasi  aktivis Koalisi NGO-HAM di Aceh. Mereka menilai, pertanggungjawaban Belanda terhadap pembantaian Rawagede harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan HAM di negara yang mengadopsi hukum Belanda. Hal itu disampaikan Koalisi NGO-HAM Aceh melalui rilis yang disampaikan kepada The Atjeh Post, Rabu (21/9).

Koalisi NGO HAM Aceh mengingatkan, di Indonesia, khususnya di Aceh, ada begitu banyak kasus “rawagede-rawagede” lain yang terjadi di masa lalu. Di Aceh, misalnya, kasus Simpang KKA tahun 1999 di Lhokseumawe. Tragedi berdarah yang merenggut puluhan korban jiwa itu, terekam jelas siapa pelaku, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian hukumnya.

Kasus Rawagede terjadi lebih dari setengah abad yang lalu, sedangkan Simpang KKA hanya beberapa tahun yang lalu. Putusan Pengadilan Belanda yang memenangkan gugatan para korban/ahliwarisnya terhadap peristiwa Rawagede tentunya menjadi tamparan yang telak bagi Pemerintah RI dalam hal pertanggungjawaban masing-masing pemerintah yang sama-sama merupakan negara berdaulat.

Belanda telah menunjukkan pembelajaran penting bagi upaya penegakan HAM, bahwa kasus pelanggaran HAM tidak mengenal kadalursa selama penyelesaian yang adil dan bermartabat belum dilaksanakan.

Rumoh Geudong, Gedung KNPI, Simpang KKA, Arakundo dan puluhan kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang terjadi selama konflik Aceh hingga saat tak jelas penyelesaian hukumnya. Padahal data-data yang telah terkumpul sejak beberapa tahun lalu sudah cukup menjadi alat bukti untuk membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan. Koalis NGO HAM punya data-data tersebut.

Pemerintah, melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga beberapa kali telah membentuk tim ad hoc yang bertugas melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM di Aceh.
Berdasarkan surat yang diterima Koalisi NGO HAM Aceh dari Komnas HAM Kantor Perwakilan Aceh April lalu, diketahui bahwa sejak 2001 hingga 2010 Komnas HAM telah pernah membentuk tiga tim, yaitu.

1.Tim ad hoc penyelidikan pro justitia dugaan pelanggaran HAM berat di Bumi Flora, Aceh Timur pada tahun 2002.

2.Tim ad hoc Aceh yang dibentuk berdasarkan SK Komnas HAM No. 35/Komnas HAM/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003. SK ini merupakan SK terakhir setelah mengalami dua kali perubahan.
Tim ad hoc Aceh ini telah memeriksa sejumlah kasus yang terjadi pada Darurat Militer (DM) Aceh; 19 kasus pembunuhan, tujuh pengusiran dan pemindahan paksa, sembilan kasus perampasan kemerdekaan, 16 kasus penyiksaan, sembilan kasus perkosaan, 16 kasus penganiayaan, dan enam kasus penghilangan paksa.

3.Tim pengkajian tindak kekerasan Aceh yang dibentuk berdasarkan keputusan Komnas HAM N0. 53/Komnas HAM/X/2008 dan diperpanjang melalui keputusan Komnas HAM No. 7/Komnas HAM//II/2009.
Sayangnya, semua hasil investigasi dari tim ad hoc tersebut hanya sebatas rekomendasi saja. Tak ada satupun yang sampai ke pengadilan, apalagi mendapat putusan hukum seperti yang dilakukan pengadilan di Belanda terhadap kasus Rawagede. Padahal, hasil investigasi resmi pemerintah melalui Komnas HAM telah ada dan cukup menjadi alat bukti.

Karena itu, Koalisi NGO HAM mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya menyambut baik putusan pengadilan Belanda terhadap kasus Rawagede, tapi juga wajib mengkuti apa yang telah dilakukan oleh negara bekas penjajah Indonesia tersebut. Jika bekas penjajah mau bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia, mengapa tidak Pemerintah Indonesia juga bertanggungjawab terhadap rakyatnya sendiri?
Khususnya bagi kalangan pegiat HAM di Aceh, putusan Rawagede akan menjadi inspirasi untuk terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

Kepada Pemerintah RI, Koalisi NGO-HAM Aceh menilai, pertanggungjawaban Belanda terhadap pembantaian Rawagede harus dijadikan sebagai pembelajaran, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan HAM di negara yang mengadopsi hukum Belanda ini.

Kepada media di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan, putusan Rawgede sebagai sebuah putusan yang adil dan sudah semestinya dilakukan. Tentu saja, penyataan itu patus diberikan apresiasi yang baik.

Categories: Zona Berita

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s