Zona Berita

Pansus IV Usul KIP Aceh Dibekukan

Atjeh Post.com :  Panitia Khusus IV atau Pansus KIP mengusulkan pembekuan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Usulan ini tertuang dalam hasil perumusan rekomendasi Pansus IV yang diketuai Adnan Beuransyah, kemarin. Selain dibekukan, Pansus juga mengusulkan para komisioner KIP diganti atau di-PAW-kan. “Kita akan menyerahkan hasil rekomendasi hari ini ke pimpinan,” kata Adnan Beuranyah kepada The Atjeh Post, Rabu (21/9), di ruang kerjanya.

Adnan menjelaskan dalam rekomendasi tersebut pansus menyimpulkan ada empat pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh yakni membuat tahapan sebelum ada surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta membuat tahapan tidak berdasarkan qanun.

Selain itu “dosa” KIP yang lain adalah menafsirkan undang-undang dan menetapkan calon independen di dalam pilkada yang menurut pansus bukan kewenangan KIP Aceh.

“Kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan pengunaan anggaran,” ujar Adnan. “Kita sudah meminta laporannya tetapi hingga sekarang belum diserahkan,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Adnan, dari pelanggaran-pelanggaran tersebut melahirkan potensi 10 kesalahan yang melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Sepuluh kesalahan tersebut ialah jadwal kampanye hari pertama, penyampaian visi misi yang akan menjadi parameter rakyat dan DPRA terhadap LKPJ (Laporan Kerja Pertanggung Jawaban), rekapitulasi calon terpilih oleh KIP diusulkan kepada DPRA untuk disampaikan kepada Preseden untuk di-SK-kan.

Kesalahan lain, sambung Adnan, pelantikan dan pengambilan sumpah dalam sidang paripurna DPRA, laporan dana kampanye kandidat pilkada dilaporkan oleh KIP ke DPRA, laporan pilkada dilaporkan setiap tahapan kepada DPRA, biaya dan pertanggungjawaban dilakukan terhadap DPRA, serta tidak dapat melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) kepada calon terpilih jika berhalangan datang, sakit atau meninggal.

Kalau jadwal dipaksakan, sebut Adnan, tidak ada LKPJ Gubernur yang bersifat tahunan dan lima tahunan serta tanpa ada pengawas fungsional (Panwaslu) maupun pengawas politik.

“Itu potensi kesalahan yang kemungkinan dapat dilakukan nantinya setelah empat pelanggaran tadi. Kesalahan akan terus berlanjut jika KIP tidak bekerja dengan DPRA,”ujar Adnan.

Adnan menambahkan, pelanggaran yang dilakukan KIP beresiko tinggi yang dapat memantik reaksi rakyat. “Itu yang kita takutkan, jadi KIP jangan memaksakan kehendak.”

Untuk merumuskan rekomendasi tersebut, Pansus IV, kata Adnan, juga mengundang Ketua KIP Aceh lewat telepon. Tujuannya adalah negosiasi politik sebelum rekomendasi dirumuskan.

“Tapi KIP tidak datang. Maka lahirlah rekomendasi ini yang nantinya akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dibawa ke dalam Rapat Badan Musyawarah,” ujar Adnan.

Maksud Adnan membawa rekomendasi tersebut ke Pimpinan Dewan supaya ditindaklanjuti dan ditempuh jalur hukum.  “Masalah pelanggaran tersebut, benar atau salah pengadilan yang akan memutuskan.”

Dia berharap hasil pansus dapat menjadi keputusan lembaga. “Apa dibawa ke pengadilan atau KIP dibekukan itu keputusan pimpinan di Rapat Banmus dan Paripurna,” pungkas Adnan.

Categories: Zona Berita

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s