Zona Berita

BIN Minta LSM Asing Diaudit

*)Berpotensi Rusak Ekonomi Indonesia

Indo Post.co.id :  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto menegaskan, sumber maupun aliran dana setiap LSM asing yang beroperasi diIndonesia termasuk Greenpeace wajib diaudit. Apalagi banyak kalangan menduga, masuknya lembaga asing ke Indonesia tidak terlepas dari agenda tertentu yang bisa jadi mengganggu kedaulatan negara ini. Demikian disampaikan Sutanto saat menanggapi adanya aliran dana yang mengucur dari kantor pusat Greenpeace di Belanda senilai 620.000 poundsterling atau senilai Rp 8,717,372,428.52 untuk Greenpeace cabang Indonesia.

Data itu terpampang di http:// http://www.greenpeace.nl/Global/ nederland/image/2011/PDF/ Jaarverslag%202010.pdf. Tak hanya itu, pada halaman19- 20 disebutkan, salah satu proyek kampanye internasional Greenpeace adalah kampanye melawan Indonesia dan perusahaan perusahaan di Indonesia. Sebelumnya, Greenpeace juga terbukti menikmati dana haram puluhan miliar rupiah yang bersumber dari lotere/judi seperti terpampang di http:// http://www.greenpeace.nl/Doneren/ Nationale-Postcode-Loterij/ . Anehnya, Greenpeace kerap berkelit dan tidak mau mengakui adanya aliran dana tersebut. “Salah satu fokus intelijen kita adalah sumber pendanaan. Tentu pendaaan dari luar itu, tidak boleh. Harus diaudit dulu,” Sutanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, kemarin (19/9).

Mantan Kapolri ini menambahkan, jika Greenpeace yang bermarkas pusatdi Belanda itu menerima aliran dana haram, sudah ada aturan yang pasti menindak perbuatan melawan hukum tersebut. “Tidak boleh itu. Kalau jelas terbukti kan sudah ada aturan yang mengatur itu. Itu pasti ditindak. Saat ini memang banyak LSM dengan cover macam- macam. Padahal tujuannya cuma satu yaitu ingin menguasai ekonomi kita. Itu sudah kita pantau semua,” tukas Sutanto. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengevaluasi LSM Greenpeace Indonesia. Selama ini LSM yang bermarkas di Belanda ini dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran dan cenderung tidak kooperatif. “Apapun masukan dari masyarakat akan kita perhatikan.

Kitasedang evaluasi seperti Greenpeace ini. Kita masih dalami betul seperti apa,” ujar juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, kemarin (9/9). Reydonnyzar mengatakan, sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas, setiap LSM yang didanai asing harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada masyarakat dan melaporkannyake pemerintah. Hal ini agar pemerintah tahu arah dan visi kebijakan LSM tersebut. “Apakah mereka bersifat destruktif atau tidak. Kita kan punya kedaulatan. Mereka juga harus tunduk pada aturan yang berlaku di kita.Jangan selalu berlindung pada kebebasan berserikat lalu mereka bisa seenaknya membuat kegiatan yang malah nantinya merugikan negara,” imbuhnya. (dms)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s