Zona Berita

Penolakan DPRA Tak Pengaruhi Pemilukada

Antara : Pengamat hukum dan politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh M Jafar SH MHum menyatakan penolakan DPRA membahas Rancangan Qanun (Raqan) Pemilukada tidak mempengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi 2011.

“Secara yuridis, penolakan ini tidak memberi pengaruh gagalnya pelaksanaan Pemilukada di Aceh, karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara bisa menggunakan qanun Pemilukada yang lama,” kata Jafar, Rabu (14/9).

Mantan Ketua KIP Aceh ini mengatakan sepanjang qanun Pemilukada yang baru belum ada, maka Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya di Aceh masih tetap berlaku.

Kendati pengaruh yuridisnya tidak ada, kata dia, namun secara politis tetap ada, karena DPRA merupakan lembaga politis yang tidak bisa dipisahkan dari proses Pemilukada. Dalam Pemilukada, jelas dia, ada beberapa peran DPRA yang tidak bisa diabaikan, seperti dimulainya masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dalam hal ini, jelas dia, DPRA menggelar sidang paripurna istimewa mendengarkan visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “Selain itu, DPRA juga menggelar sidang paripurna istimewa pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Artinya, penyelenggara Pemilukada tidak boleh mengabaikan peran legislatif,” kata M Jafar.

Sebelumnya, DPRA memutuskan menolak membahas Raqan Pemilukada karena sudah pernah diparipurnakan dan bertentangan dengan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun.

Dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa raqan yang tidak mendapat persetujuan bersama antara gubernur dan DPRA tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

Raqan Pemilukada tersebut pernah disetujui DPRA dalam sidang paripurna 28 Juni 2011. Namun, raqan tersebut tidak mendapat pengesahan dari Gubernur Aceh. Gubernur tidak mengesahkan qanun Pemilukada tersebut karena DPRA tidak mengakomodir calon perseorangan setelah dibatalkannya Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 256 UUPA sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi mengamanahkan bahwa calon perseorangan pada Pemilukada Aceh hanya berlaku sekali sejak undang-undang itu diberlakukan, yakni 11 Desember 2006.(ant)

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s