Zona Berita

Anggota MRP Tidak Boleh Dipisahkan

Bintang Papua :  Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2004 yang mengatakan bahwa propinsi Induk bertanggung jawab terhadap propinsi pemekaran, dimana  Propinsi induk adalah propinsi Papua. Oleh karna itu MRP induk adalah porsonil dari 75 anggota tersebut. Dari 75 anggota MRP tidak boleh dipisahkan, tidak dibenarkan angggota MRP bisa langsung dipisahkan atau dibelah dua  menjadi dua MRP.  Sebab dari 75 orang anggota MRP induk yang harus bertanggungjawab terhadap propinsi pemekaran,jika ada propinsi mengadakan untuk pemekaran. “Jika ada propinsi pemekaran MRP bukan untuk dipisahkan,”ungkap  Kordinator Koalisi Perempuan Papua Propinsi Papua, Doliana Yakadewa dan juga perwakilan Kota Jayapura,YakobaTjoe,SH saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua,Rabu (14/9).
Menurut Dolina sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang anggota MRP bisa dipisahkan menjadi dua yaitu untuk Propinsi Papua Barat Tiga Puluh sekian dan Propinsi Papua sebagaian,pasal yang mengatakan bahwa propinsi papua adalah Propinsi induk dan MRP Papua adalah MRP induk.MRP induklah yang telah mempersiapan untuk pemekaran-pemekaran pada propinsi lainnya,”jelanya.
“Kami minta dari 75 anggota MRP jangan dipisahkan dan harus utuh dan MRP inilah yang akan memperjuangkan propinsi pemekaran,”ungkapnya.
Dikatakan,sampai sekarang ini belum ada penjelasan yang jelas bagimana bisa anggota MRP bisa dipisahkan dan ini dilihat dari perempuan –perempuan papua telah melanggar aturan yang ada. sesuai keputusan Mendagri Bahwa Mejelis Rakyat Papua mengatakan MRP ada di Irian Jaya Barat,jika sampai pemilihan katua MRP pelantikan katua MRP di laksanakan berarti tidak sah karna masih ada kekosongan dari sekian kursi,harus mengisih kursih yang telah kosong barus bisa dilaksanakan pelantikan,” tegasnya.
Diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberitahukan kepada masyarakat Papua bahwa undang-undang harus jelas,jika memindahkan seseorang harus disertai SK.
“Kenapa ada kekosongan  kursi sekitar 33 orang tapi pelantikan katua MRP tetap berlangsung,inilah dianggap cacat hukum karena telah melanggar undang-undang yang ada,”pungkasnya.

Pimpinan MRP Dilantik Hari ini
Sementara itu Pelaksana Tugas Ketua Sementara Majelis Rakyat Papua (MRP), Provinsi Papua, Yoram Wambrauw, mengatakan Kamis (15/9) besok direncanakan penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai atas nama Mendagri akan melantik pimpinan MRP hasil pemilihan ulang yang dilakukan pada Agustus lalu.
“Rencananya besok pimpinan MRP Provinsi Papua yang dipilih ulang pada Agustus lalu akan dilantik oleh Pnejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai atas nama Mendagri,” katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Dikatakannya, setelah melakukan pemilihan ulang pada Agustus lalu, pihaknya telah menyampaikan hasilnya kepada penjabat Gubernur Papua dan diteruskan kepada Mendagri, sehinga pada Senin (12/9) kemarin Ia telah bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai dan mendapatkan kepastian soal pelantikan tersebut.
“Semoga pelantikan unsur pimpinan MRP tersebut dapat berjalan sesuai rencana, karena banyak agenda yang harus segera dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua MRP Papua terpilih Timotius Murib dalam suatu kesempatan dengan sejumlah media pada Agustus lalu mengatakan agenda pertama dan terpenting yang harus segera dilakukan adalah segera membentuk perangkat-perangkat kerja MRP dan membenahi segala keperluan internalnya.
“Setelah dilantik, hal pertama adalah mempersiapkan perangkat-perangkat kerja MRP dan membenahi sejumlah kekurangan lainya,” katanya.
Sekedar diketahui, agenda penting lainya yang akan dihadapi oleh MRP dalam waktu dekat ini diantaranya persetujuan terhadap Perdasus Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Papua, persetujuan bakal calon pilgub Papua 2011-2016 dan sejumlah agenda penting lainya yang harus diselesaikan adalah menyangkut hak-hak dasar orang Papua.
Pimpinan MRP definitif yang akan dilantik pada Kamis (15/9) besok sesuai dengan hasil pemilihan ulang pada Agustus lalu adalah Ketua Timotius Murib, Wakil Ketua I Hofni Simbiak dan Wakil Ketua II Engel Bertha Kotorok.
Pemilihan ulang tersebut berdasarkan surat Mendagri tanggal 14 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 kepada Gubernur Papua, yang mana isinya Mendagri meminta agar dilakukan pemilihan ulang pimpinan MRP.

Categories: Zona Berita

Tagged as: , ,

1 reply »

  1. MRP dipisah juga ok tidak dipisah juga ok tapi harus tetap memperhatikan rakyat itu yg terpenting, MRP dibentuk utk mengakomodir suara rakyat dan kesejahteraan rakyat, Sekarang ini MRP hanya memperhatikan diri sendiri dan kelompoknya…MRP juga harus dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat aga tidak termakan isu2 yg dilontarkan oleh Pro M..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s