Zona Hukum

6 Tahun Aceh Damai, HAM Masih Diabaikan

Nina Suwartika / Margiyono

6 Tahun Aceh Damai, HAM Masih Diabaikan

Bendera GAM

Lembaga pengawas hak asasi manusia, Imparsial, menilai enam tahun penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka belum menghasilkan perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat Aceh, khususnya korban konflik.

Proses perdamaian di Aceh dinilai hanya didisain dan ditujukan kepada kelompok tertentu saja, bukan kepada kelompok masyarakat sipil secara umum, khususnya korban konflik.

“Hingga enam tahun pelaksanaan MOU di Helsinki saat ini, ternyata belum memperlihatkan implementasi yang jelas dalam penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak korban konflik di Aceh. Sejak awal, nampaknya proses perdamaian di Aceh hanya didisain dan ditujukan kepada kelompok tertentu saja, bukan kepada kelompok masyarakat sipil secara umum, khususnya korban konflik,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di Imparsial, Jakarta, Minggu (14/7).

Hal ini mengakibatkan agenda-agenda proses perdamaian yang terkait dengan masyarakat sipi cenderung diabaikan oleh para pihak dalam MoU tersebut. Posisi korban konflik yang ada di Aceh saat ini seakan dianggap sekedar kerusakan yang mengiringi (collateral damage) dari konflik yang pernah terjadi. “Pemerintah pusat terkesan tak serius dengan memberikan mekanisme yang jelas melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh. Di sisi lain, Pemerintah Aceh pun tak memiliki inisiatif serta kreativitas untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu,” kata Poengky.

Pemilihan gubernur Aceh yang kedua sudah di depan mata, namun sampai saat ini Pemerintahan Aceh dinilai hanya sibuk dengan pelbagai aturan teknis. Wacana yang lebih besar mengenai pembangunan Aceh secara umum sama sekali tidak mengemuka. Kecenderungan ini menunjukan bahwa proses transisi politik di Aceh hanyalan sekedar perebutan kekuasaan semata diantara kelompok-kelompok kepentingan, dan sama sekali mengesampingkan harapan serta tuntutan dari warganya, khususnya korban konflik, atas kejelasan nasib anggota keluarga mereka yang hilang, meninggal ataupun harta mereka yang rusak dan musnah selama konflik terjadi di Aceh.

Untuk itu, Imparsial pun mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan mandat MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait dengan upaya penegakan HAM di Aceh, khususnya terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu dengan segera membuat UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM di Aceh. “Kita juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera membentuk badan khusus sebagai upaya nyata dalam pemenuhan hak-hak korban konflik, baik yang bersifat mendesak ataupun yang berjangka panjang, seperti membuat Komisi Kebenaran untuk menggali informasi atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” ujar Poengky Indarti.

Perjanjian damai Aceh ditandatangani di Helsinski, Finlandia, 15 Agustus 2005. Sejak ditandangani, Aceh memiliki pemerintahan lokal yang khas dan tidak lagi ada gerakan kemerdekaan Aceh. VHRmedia.com

Categories: Zona Hukum

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s